JawaPos Radar

Pileg 2019

Bamsoet: Sama Saja KPU Menilai Masyarakat Indonesia Tidak Cerdas

Soal Eks Napi Kasus Korupsi Dilarang Nyaleg

02/07/2018, 17:16 WIB | Editor: Estu Suryowati
Bamsoet: Sama Saja KPU Menilai Masyarakat Indonesia Tidak Cerdas
Ketu‎a DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta KPU tidak melakukan pencitraan dengan membuat aturan larangan mantan koruptor nyaleg. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) terus jalan dengan keputusan pleno, yakni memasukkan pasal larangan mantan narapidana kasus korupsi dalam PKPU tentang syarat calon anggota legislatif (caleg). Padahal seperti diketahui, hingga saat ini Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly belum mengesahkan beleid tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketu‎a DPR Bambang Soesatyo pun meminta KPU untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Menurut Bamsoet, mengenai layak atau tidaknya seorang calon dipilih adalah hak masyarakat.

"Biarlah soal mantan napi dipilih lagi atau tidak, biarkan masyarakat yang memilih. Kan masyarakat sudah cerdas," ujar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7).

Menurut Bamsoet, sikap KPU yang bersikukuh mengenai aturan itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya masyarakat Indonesia sudah menjadi pemilih cerdas. Sehingga, KPU perlu memberikan aturan yang bisa menyaring bakal caleg sedetil itu.

"Itu artinya saya menilai kalau KPU memaksakan diri, berarti KPU masih menilai masyarakat kita tidak cerdas," katanya.

Politikus Partai Golkar ini menilai lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini terlalu berlebihan. Dia pun berpesan agar KPU tidak melakukan pencitraaan dengan membuat peraturan yang menabrak UU Pemilu.

"KPU terlalu berlebihan. Nggak perlu lagi membangun pencitraan. Patuhi saja aturan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan para ahli hukum. Hasilnya walaupun PKPU pelarangan eks narapidana korupsi tidak ditandatangani Yasonna H Laoly, namun tetap berlaku.

"Kami berdiskusi dengan para ahli hukum sejak kami menetapkan, maka peraturan berlaku sejak ditetapkan," ujar Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/6).

Arief mengaku memang belum ada yang menyebutkan bahwa PKPU berlaku saat adanya tanda tangan dari pemerintah. Namun dia mencontohkan di Mahkamah Konstitusi (MK) saja tidak pernah disebutkan dalam klausul UU, peraturan berlaku setelah ditandatangani.

Menurut Arief, kalaupun PKPU tersebut dianggap melanggar, dirinya tidak mempermasalahkan untuk dibatalkan. Bagi yang keberatan dengan aturan itu, mereka bisa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up