Hindari Potensi Naiknya Golput dan Surat Suara Rusak
JawaPos.com – Durasi kampanye yang hanya 90 hari memiliki tantangan berat. Penyelenggara dan peserta pemilu harus memiliki strategi yang efektif agar hak masyarakat untuk mengenal para calon tidak terhambat.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, masa kampanye cukup krusial dalam menentukan hasil pemilu. Sebab, kampanye adalah kesempatan bagi pemilih untuk bisa mencermati dan mempelajari siapa calon-calon yang akan dipilih. ”Semakin pendek waktu kampanye, tentu semakin sedikit waktu yang dimiliki pemilih untuk mempelajari peserta pemilu,” ujarnya saat dihubungi kemarin (1/6).
Padahal, pemilu di Indonesia sangat besar. Baik dari sisi jumlah pemilih, wilayah, maupun jumlah calonnya. Khusus untuk pemilu legislatif (pileg), pemilih tentu harus bisa mengenal setiap calon di daerah pemilihannya. Hal itu patut mendapatkan perhatian. Berkaca dari Pemilu 2019 yang memiliki durasi kampanye lebih panjang, angka golput hingga jumlah suara tidak sah untuk pileg terbilang tinggi. ”Pemilu 2019 yang lalu suara tidak sahnya sampai 11,12 persen untuk DPR RI. Makanya, ini harus diantisipasi,” tutur wanita yang akrab disapa Ninis tersebut.
Ninis mendorong KPU untuk bisa memastikan tersedianya akses informasi kepada pemilih. Tidak hanya dengan cara konvensional, tapi juga bisa membuat inovasi kampanye yang menarik arus perhatian. ”Pemilu 2024 nanti mayoritasnya adalah pemilih muda. Kalau metode kampanye satu arah, tentu tidak terlalu diminati anak muda,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU RI Idham Holik optimistis waktu 90 hari bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan kampanye. Salah satu alasannya adalah penetrasi digital yang sudah jauh lebih berkembang. Kampanye bisa memanfaatkan ruang tersebut agar lebih efisien.
”Berdasar data, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 203 juta,” ujar Idham. Ruang tersebut, lanjut dia, yang akan dimanfaatkan, termasuk untuk mengenalkan calon kepada masyarakat.
Soal potensi meningkatnya angka golput dan surat suara rusak, Idham menjelaskan, hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Selain KPU, juga tergantung peserta. Karena itu, dia berharap para calon dan partai politik juga bisa memperkuat upayanya menarik minat masyarakat.
