alexametrics

Panwaslu Lamongan Pastikan Khofifah-Emil Tidak Memanfaatkan PKH

2 Mei 2018, 21:31:27 WIB

JawaPos.com – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Lamongan resmi selesai. Pasalnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lamongan menegaskan kasus tersebut tidak terbukti.

Ketua Panwaslu Lamongan Toni Wijaya mengatakan, berdasarkan hasil rapat anggota sentra Gakkumdu yang diikuti dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu Lamongan, tidak ditemukan bukti kalau paslon Khofifah-Emil melakukan pelanggaran pidana pemilu baik formil mupun materil dengan memanfaatkan program PKH di Lamongan sebagaimana yang dilaporkan oleh Khotamin beberapa waktu lalu.

“Saya tidak bisa komentar banyak, silahkan baca tentang laporan,” kata Toni seraya menunjuk surat pemberitahuan laporan pemberhentian dengan nomor surat, 003.o.1/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 yang tertempel di pintu kaca kantor Panwaslu Lamongan, Rabu, (2/5).

Panwaslu Lamongan
Surat Pemberhentian tentang Status Laporan terkait dugaan tindak pidana pemilihan (Moh. Mukit/JawaPos.com)

Meski demikian, berbagai fakta menarik juga terungkap dalam kasus ini. Yakni, dengan dikeluarkannya tiga rekomendasi oleh Panwaslu Lamongan sebelumnya. Anehnya, surat rekomendasi bernomor, 003.o./LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 yang memuat tiga poin ini dikeluarkan tanpa didahului dengan klarifikasi terhadap tim Paslon nomor satu yang dituding melakukan kesalahan.

Hal ini terungkap saat Tim Hukum dan Advokasi Khofifah-Emil, Hadi Mulyo Utomo melakukan klarifikasi kepada Tomi Wijaya di Kantor Panwaslo Lamongan, Rabu (2/5).

Seperti, rekomendasi poin pertama yang meminta KPU Lamongan untuk memberikan sanksi administratif kepada tim paslon nomor urut satu yang diduga telah melakukan penyebaran bahan kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan ketentuan fasilitas KPU.

Menurut Hadi, rekomendasi tersebut sangat aneh. Sebab, orang yang diduga menyebarkan BK tersebut bukan tim dari paslon Khofifah-Emil dan juga bukan tenaga PKG sebagaimana dituduhkan.

“Alasannya, karena pihak Panwaslu Lamongan belum bisa bertemu tim paslon satu Kabupaten Lamongan, sehingga tidak ada waktu untuk mengklarifikasi. Kemudian, akhirnya disimpulkan bahwa itu bagian dari tindakan tim paslon satu. Tentu ini sesuatu hal yang perlu dikoreksi. Jadi rekomendasi itu keputuan sepihak tanpa dasar apapun,” kata dia.

Menurut Hadi, tindakan Panwaslu Lamongan dengan mengeluarkan rekomendasi tanpa dasar tersebut merupakan bentuk kecerobohon yang sangat fatal. Hal ini tentu sangat merugikan tim paslon Khofifah-Emil. Ia pun mengimbau agar Panwaslu Lamongan agar lebih hati-hati dalam menyikapi sebuah laporan.

“Ke depannya, kalau memang tidak sempat melakukan klarifikasi tehadap sebuah laporan jangan menyimpulkan bahwa itu tindakan salah satu tim paslon. Ini bukan pembuktian terbalik. Tentu kami sangat dirugikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Lamongan, Debby Kurniawan mengaku sejak adanya laporan tersebut pihaknya tidak pernah menerima surat undangan klarifikasi dari Bawaslu.

“Saya tidak merasa menerimanya,” tegas Debby yang ikut mendampingi Hadi Mulyo Utomo ke Panwaslu Lamongan.

Editor : Soejatmiko

Reporter : (arm/mkd/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Panwaslu Lamongan Pastikan Khofifah-Emil Tidak Memanfaatkan PKH