alexametrics

Tim Khofifah-Emil Minta KPU Tidak Perlu Menafsirkan Ulang PKPU 4/2017

1 Februari 2018, 19:10:36 WIB

JawaPos.com – Ketua tim pemenangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, M. Roziqi meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur hati-hati dalam menafsirkan Peraturan KPU (PKPU) 4/2017 tentang pelaksanaan kampanye.

Roziqi menilai, PKPU 4 tahun 2017 khususnya pasal 29 ayat 2 dan 3, yang tidak mengatur pemasangan gambar tokoh di luar calon dan pengurus partai pada alat peraga kampanye (APK) sudah benar sehingga tidak perlu ditafsirkan ulang.

“Bagi kami, aturan itu sudah benar dan final. Saya kira KPU maupun Bawaslu tidak perlu lagi menafsirkan pasal tersebut,” kata Roziqi di posko Rahim Kamil, Jalan Gayungsari Barat, Surabaya, Kamis (1/2).

Dijelaskan dalam PKPU 4/2017 pasal 29 ayat 2 bahwa, desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar Partai Politik atau gabungan partai poitik dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara pada ayat 3 disebutkan, desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota maupun yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Kuswanto mengingatkan agar KPUD Jatim dan Bawaslu Jatim menjalankan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Termasuk persoalan pasal 29 ayat 2 yang masih dianggap belum final.

“KPU dan Bawaslu harus menjalankan regulasi itu sesuai dengan maksudnya. Karena dalam pasal tersebut sudah sangat jelas dan gamblang,” kata Kuswanto kepada JawaPos.com, Kamis, (1/2).

Kuswanto berharap KPUD Jatim dan Bawaslu Jatim segera mengambil keputusan mengenai penafsiran pasal tersebut. Sebab, jika itu tetap dibiarkan akan menimbulkan masalah dari masing-masing pasangan calon.

“Membiarkan itu sendiri pasti memicu konflik. Kalau ada yang keberatan rubah dulu aturan itu, dan KPU maupun Bawaslu hanya menjalankan aturan tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gogot Cahyo Baskoro, Komisioner KPUD Jatim bidang sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat (parmas) menyatakan, pemasangan gambar di luar aturan tersebut tidak boleh. Namun, hal itu baru akan diputuskan setelah menggelar pertemuan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Perarturan tersebut sempat dianggap multi tafsir oleh tim pemenangn pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dalam rapat koordinasi tentang tahapan kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 di kantor KPUD Jatim, Jalan Tenggilis, Surabaya, Jumat (26/1) lalu.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (mkd/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Tim Khofifah-Emil Minta KPU Tidak Perlu Menafsirkan Ulang PKPU 4/2017