alexametrics
SIGI

Menilik Perlindungan dan Pendampingan TKI di Kampung Asal

Mereka Dibiarkan Berangkat Begitu Saja
31 Desember 2018, 13:13:41 WIB

JawaPos.com – Katanya, tenaga kerja Indonesia (TKI) itu pahlawan devisa. Tapi, perhatian dan perlindungan pemerintah dirasa masih jauh dari harapan. Tak terkecuali di kampung halaman.

“HONGKONG tak seindah foto-foto di Instagram. Tak semanis di Facebook,” kata Fera Nuraini.

Menilik Perlindungan dan Pendampingan TKI di Kampung Asal
Calon TKI yang diberangkatkan pun kerap ditipu oleh penyalur. Mulai dari dimintakan dana awal tapi tidak diberangkatkan. (Radar Ponorogo/Jawa Pos Group)

Sepuluh tahun bekerja di Hongkong, perempuan asal Ponorogo itu memang lebih kerap mendapatkan pengalaman pahit daripada manisnya. Kenangan pahit itu pun belum hilang hingga kini. Saat dia sudah dua tahun meninggalkan Hongkong.

Perempuan 33 tahun itu mengaku masih dilanda trauma. Bekas luka akibat siksaan majikan memang telah hilang. Namun, batinnya masih terasa sakit setiap mengingat perjalanannya di Hongkong.

“Lebih banyak sedihnya, Mas. Tapi, semua itu jadi pelajaran bagi saya,” ungkapnya saat berbincang dengan Jawa Pos di rumahnya di Desa Kunti, Sampung, Ponorogo, pekan lalu.

Pengalamannya itu seharusnya juga menjadi pelajaran bagi lainnya. Bagi pemerintah. Tak terkecuali pemerintah asal TKI atau tenaga kerja wanita (TKW).

Dari apa yang dialami Fera, perlindungan dan pendampingan pemerintah terhadap TKI, terlebih TKW, masih jauh dari harapan. Termasuk perlindungan dan pendampingan di kampung halaman. Terlebih saat seseorang itu hendak berangkat bekerja sebagai buruh migran. Mereka -para pekerja migran- dibiarkan berangkat begitu saja.

Fera ingat betul saat awal dirinya berangkat bekerja ke luar negeri beberapa tahun silam. Awalnya dia ogah-ogahan. Perempuan 33 tahun tersebut belum memiliki pengalaman kerja. Jangankan di luar negeri, bekerja di luar kota pun belum pernah dilakoni. Sudah begitu, ijazahnya “hanya” SMA.

Namun, kondisi ekonomi keluarga memaksanya untuk “terbang”. Keluarga Fera dilanda musim paceklik. Tidak ada sawah yang bisa digarap. Dia pun nekat sekalipun persoalan besar sempat menghadangnya. Usia Fera masih 20 tahun saat itu. Belum cukup umur untuk menjadi buruh migran. Sebab, berdasar aturan, TKW harus berusia minimal 21 tahun untuk bisa mendulang rezeki di negeri orang.

Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) mengakali problem tersebut. Dokumen Fera diubah. Usianya ditulis lebih tua daripada umur aslinya. “Saya terpaksa menyetujuinya. Sudah telanjur gembar-gembor ke tetangga,” ungkap Fera sedikit menyesal.

Perempuan yang baru setahun menikah itu akhirnya berangkat dengan bekal dokumen palsu. Mulai akta kelahiran, KTP, hingga paspor, semua tak asli.

Ternyata, persoalan belum berakhir. Kontrak yang ditandatangani tidak sesuai dengan harapan. Nilai gaji lebih kecil daripada angka yang tertulis di perjanjian.

Yang lebih menyakitkan, aktivitas yang dikerjakan Fera saat berada di luar negeri berbeda dari catatan di kontrak. PJTKI memberi tahu bahwa dia dipekerjakan sebagai pengasuh anak berkebutuhan khusus. Usianya masih kecil. “Saya kaget. Ternyata umur anaknya sudah 17 tahun. Badannya lebih gede daripada saya,” ujarnya.

Sejak itu hidup Fera seperti masuk ke dalam neraka. Pengalaman pertama bekerja memprihatinkan. Majikan tidak pernah memberikan libur. Dia tidak pula diberi uang ganti libur. Sementara kekerasan hampir setiap hari dirasakan. Bahkan, dia pernah diusir majikannya saat malam.

Namun, Fera hanya bisa bersabar. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk lepas dari tekanan.

Siksaan demi siksaan majikan sempat membuat Fera disaput frustrasi. Fera pernah berniat bunuh diri dengan melompat dari lantai 2 rumah majikannya. Pengalaman pahit memunculkan banyak pertanyaan di benak Fera. Salah satunya terkait dengan peran pemerintah. Perempuan itu mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengawasi kenakalan PJTKI. Juga mengawasi para TKW di luar negeri.

Memang ada kedutaan di luar negeri. Namun, ungkap Fera, tidak mudah berhubungan dengan kantor tersebut. Dia tak bisa leluasa bepergian. Kalaupun bisa, waktunya hanya malam. “Sedangkan kantor sudah tutup saat malam. Saya juga tidak punya akses ke kedutaan,” ucapnya.

Peran pemerintah di kampung asal TKW juga tak luput dari pertanyaannya. Fera dan para pekerja migran Ponorogo tak pernah disentuh pemerintah. Baik itu saat hendak berangkat bekerja maupun ketika pulang. Tak pernah ada pendampingan, pengarahan, atau hal-hal lain yang bisa menjadi bekal mereka untuk bekerja di negeri orang. Padahal, di Ponorogo, seperti diakui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Ponorogo Bediyanto, ada 5.000 warganya yang bekerja di luar negeri.

“Seharusnya kan ada pengarahan. Tapi, itu tak pernah saya dapatkan,” kata Fera.

Kurangnya peran pemerintah juga diutarakan Sriati, warga Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Sebelumnya dia juga sepuluh tahun bekerja di Hongkong. Kini dia memilih istirahat sebentar di kampung.

“Seingat saya, tidak pernah ada pembekalan bagaimana TKW beradaptasi di negeri orang. Semisal menghadapi perbedaan cuaca, memahami karakter majikan, atau berobat saat sakit,” sebutnya. Padahal, tegas Sriati, hal-hal itu mutlak diperlukan. Pemerintah seharusnya hadir di sana. Dengan begitu, para TKI atau TKW tidak berangkat dengan tangan kosong.

Memang, sebelum benar-benar berangkat, mereka tetap mendapat bekal. Tapi bukan dari pemerintah. Melainkan dari PJTKI yang diselenggarakan melalui aktivitas penampungan. Dan itu tidak gratis. Para buruh migran terpaksa mengeluarkan banyak uang. Minimal Rp 3 juta. “Seharusnya pemerintah bantu di sini,” tuturnya.

Tanpa bekal dan pendampingan maksimal pemerintah, para TKI atau TKW kerap menjadi objek. Bukan saja oleh majikan, tapi juga oleh PJTKI.

Terpisah, Pemkab Ponorogo menyebut tak pernah mengabaikan perlindungan kepada TKI. Menurut Bediyanto, dinasnya aktif memberikan pembekalan kepada TKW sebelum berangkat. Para TKW, ungkap dia, juga diberi pelatihan agar bisa memanfaatkan gajinya secara benar. Mereka diajari berwirausaha.

“Untuk perlindungan, kami minta bantuan LSM dan paguyuban,” kata Bediyanto. Dia menambahkan, pemerintah juga mendampingi tenaga kerja yang terkena masalah. Ada pendampingan bagi keluarganya pula. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (hen/c9/fim)

Menilik Perlindungan dan Pendampingan TKI di Kampung Asal