JawaPos Radar

Kemenkes Ajak MUI Sosialisasi Vaksinasi Campak

31/08/2018, 11:10 WIB | Editor: Ilham Safutra
Kemenkes Ajak MUI Sosialisasi Vaksinasi Campak
MUI menegaskan, status bahan baku vaksin MR tetap haram. Namun, penggunaannya mubah alias diperbolehkan. (M Ridwan/Jambi Ekspres/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Baru-baru ini beredar kabar telah diperolehnya sertifikasi halal bahan baku vaksin measles-rubella (MR). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah informasi yang mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Nila Moeloek tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan program vaksinasi pencegahan campak dan campak jerman itu untuk 31 juta anak di luar Pulau Jawa.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono menyatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang mengeluarkan sertifikasi halal untuk bahan baku vaksin. Hanya saja bukan untuk MR, melainkan vaksin meningitis. "Ini yang meningitis untuk calon jamaah haji dan atau umrah. Sertifikasi halal itu spesifik jenis dan produsennya," katanya, Kamis (30/8).

Sebelumnya, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang bahan baku vaksin MR yang diimpor dari India haram karena mengandung enzim babi. Meski demikian, vaksinasi MR tetap diperbolehkan karena kondisi darurat yang mengharuskan anak-anak segera mendapat vaksin.

Kemenkes Ajak MUI Sosialisasi Vaksinasi Campak
MUI menegaskan, status bahan baku vaksin MR tetap haram. Namun, penggunaannya mubah alias diperbolehkan. (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh juga menampik kabar bahwa sertifikasi halal untuk bahan baku vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) telah terbit. Dia mengatakan, status bahan baku vaksin MR tetap haram. Namun, penggunaan vaksin tersebut mubah alias diperbolehkan.

Dia menegaskan, saat ini MUI tidak bisa menyertifikasi halal bahan baku vaksin MR. Sebab, produksinya menggunakan bahan dari babi. Dia tetap mendorong Kemenkes berupaya mencari atau memproduksi sendiri vaksin MR yang halal dan suci.

Ketua Komisi IX (Bidang Kesehatan) DPR Dede Yusuf menyatakan, Kemenkes sebaiknya berkoordinasi dengan MUI level daerah sampai kecamatan untuk sosialisasi kepada masyarakat. "Jangan hanya menggandeng MUI pusat," jelasnya.

Dia juga mengatakan, Kemenkes membuat road map untuk merencanakan kapan bisa memiliki vaksin MR yang halal. Sebab, bagi dia, kondisi darurat yang membuat vaksin MR menjadi mubah tidak bisa berlaku selamanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menjelaskan, Indonesia ditunjuk sebagai center of excellence vaksin bagi negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Beberapa langkah penelitian sudah dilakukan. "Sudah tanda tangan MoU dengan Arab Saudi untuk suplai produk dan transfer teknologi downstream process produksi vaksin," ujarnya. 

(lyn/wan/c19/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up