alexametrics

Pengamat Minta BPS dan Mentan Buka-bukaan Data Pangan Nasional

29 Oktober 2018, 22:20:32 WIB

JawaPos.com – Selisih data surplus beras versi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga belasan juta ton menjadi sorotan banyak pihak. Sehingga, BPS dan Kementan harus transparan memberikan data.

Pengamat dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, selayaknya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengajak semua menteri dibawahnya.

Termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala BPS Suhariyanyo untuk buka-bukaan data pangan nasional ke publik. Ini peril dilakukan, karena hingga kini jajaran Kementan masih bersikukuh akan kebenaran data mereka.

Bila data yang disajikan Menteri Amran tak valid, Emrus menegaskan lebih baik Amran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kalau memang data yang dimiliki Kementan benar tak valid. Menteri Amran harus mengundurkan diri. Kalau benar kita apresiasi,” kata Emrus, Senin (29/10).

Kesalahan data yang dibeber Kementan, dikritisi kubu Prabowo-Sandi. Mereka menduga ada pihak-pihak yang diuntungkan dari data-data pangan yang salah ini, sehingga Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tak memiliki kebijakan politik untuk membenahi hal tersebut.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, kesalahan data yang dialami Kementerian di bawah pimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu telah berlangsung lama tanpa ada pembenahan.

“Sehingga banyak kebijakan negara yang keliru dan salah arah, bukan hanya terkait pasokan beras, termasuk data lain.Dibiarkan sejak lama karena ada keuntungan dalam carut marut data tersebut, ada potensi perburuan rente ditengah data-data tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, perbedaan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Sementara, kader PKS tak mengkritik pedas mentan. Anggota Komisi IV DPR F-PKS Mahfudz Siddiq pun mengakui perbedaan data produksi beras telah berlangsung lama. Keputusan pemerintah mengalihkan tugas pendataan produksi beras ke BPS bersama pihak terkait lainnya dapat menjadi solusi untuk mengakhiri perbedaan data tersebut.

Mahfud meminta, Presiden perlu mengevaluasi Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya.

“Ini bukan hanya tingkat kementrian pertanian, tapi lintas sektoral. Juga evaluasi tingkat daerah. Karena alih fungsi lahan juga mempengaruhi hasil produksi. Dan ahli fungsi lainnya menjadi wilayah kementerian lain dan juga kewenangan daerah,” tandasnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : (jpg/bin/JPC)

Copy Editor :

Pengamat Minta BPS dan Mentan Buka-bukaan Data Pangan Nasional