alexametrics

Warganet Protes SKCK Jadi Syarat CPNS, Ini Respons BKN

25 September 2018, 09:51:39 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) telah mengizinkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Keputusan itu diambil lantaran PKPU 20/2018 dinilai bertentangan dengan UU Pemilu 7/2017.

Hal tersebut membuat warganet bertanya-tanya. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah dalam persiapan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang salah satu syarat bagi calon pelamar yakni kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Berbagai kritik pedas terhadap pemerintah pun bermunculan di media sosial Twitter. Mayoritas dari mereka tidak terima bila SKCK dijadikan persyaratan untuk mendaftar.

Menanggapi viralnya pernyataan warganet itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mewakili pihak penyelenggara mengaku tetap akan menerapkan peraturan sebagaimana yang ada dalam PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.

“Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih,” ujarnya sesuai bunyi Pasal 23 Ayat 1b dalam PP tersebut saat dihubungi JawaPos.com, Senin (24/9).

Selain terkait pidana, pada Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Terutama, pada ayat 1a, usia yang ditetapkan paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.

Berikut persyaratan lain yang termasuk dalam PP 11/2017:

(c) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, atau Kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

(d) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau kepolisian

(e) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

(f) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan

(g) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

(h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah

(i) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/yes/JPC)

Warganet Protes SKCK Jadi Syarat CPNS, Ini Respons BKN