JawaPos Radar

Penerapan Dwi Kewarganegaraan Bagai Dua Sisi Mata Uang

22/08/2016, 19:25 WIB | Editor: Thomas Kukuh
Penerapan Dwi Kewarganegaraan Bagai Dua Sisi Mata Uang
(ILUSTRASI: AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)
Share this

JawaPos.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai bahwa penerapan dwi kewarganegaraan bisa diibaratkan dua sisi mata uang. Di satu sisi pasti membawa manfaat bagi Indonesia, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran penyalahgunaan. 

Juwana tak menampik bahwa talenta-talenta diaspora Indonesia seperti eks Menteri ESDM Arcandra Tahar sayang untuk tak dimanfaatkan. Namun, itu tidak berarti Indonesia boleh secara sembrono membuka pintu dwi kewarganegaraan.

Kekhawatiran bakal banyaknya penyalahgunaan dari akses tersebut diakui sebagai faktor yang harus dipertimbangkan. 

Jika Indonesia membuka dwi kewarganegaraan ke semua negara, bisa saja pelaku kriminal atau teroris internasional lari ke Indonesia. 

Atau, pengusaha bisa menyimpan dana ke negara yang lebih murah pajaknya. "Semua itu bisa dilakukan asal ada celah. Karena itu, pemerintah juga tak boleh terburu-buru jika ingin menerapkan kebijakan itu," tuturnya.

Jika memang harus menerapkan, menurut Hikmahanto, kebijakan tersebut juga harus diiringi perjanjian G-to-G antara Indonesia dan negara domisili diaspora. 

Dengan begitu, negara bisa memastikan bahwa memang mereka warga yang bertanggung jawab dan bersih dari catatan kriminal. "Kalau perlu, ada persyaratan pernyataan kekayaan mereka. Sama seperti orang yang mengajukan permanent resident di Singapura atau Australia," jelasnya.

Di pihak lain, Menko Polhukam Wiranto mengisyaratkan bahwa Indonesia sulit menerapkan sistem dwi kewarganegaraan. Menurut dia, Indonesia berbeda dengan negara-negara seperti AS maupun negara Eropa. 

"Kita bukan heterogen bangsa, melainkan suku. Dan sudah kita ikrarkan pada 1928 melalui Sumpah Pemuda," ingatnya. Sebagaimana diketahui, isi Sumpah Pemuda di antaranya adalah bertanah air dan berbangsa satu, Indonesia. 

Dengan sejarah itulah, lanjut Wiranto, untuk berubah memperbolehkan dwi kewarganegaraan, sangat perlu kehati-hatian. Mengubah sistem tersebut tidak semudah mengubah hal-hal lainnya. "Ini hal yang sangat serius," tutur dia. Bila tidak hati-hati, sistem dwi kewarganegaraan justru bisa menjadi bumerang. (bil/byu/gun/bay/jun/c9/ang) 

 

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up