JawaPos Radar

Menimbang Baik Buruk Dwi Kewarganegaraan, karena Indonesia Butuh Diaspora

22/08/2016, 15:33 WIB | Editor: Thomas Kukuh
Menimbang Baik Buruk Dwi Kewarganegaraan, karena Indonesia Butuh Diaspora
(ILUSTRASI: AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com - Masalah Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel sudah selesai. Namun hal itu sejatinya belum menuntaskan persoalan kewarganegaraan sejumlah WNI. Polemik atas perlu atau tidaknya Indonesia menerapkan dwi kewarganegaraan kembali hangat. 

--- 

WISMA Tilden, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Minggu, 25 Oktober 2015. Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan statemen yang membawa angin segar bagi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri 

Ketika itu orang nomor satu di Indonesia tersebut berjanji mendorong pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Kewarga­negaraan. Khususnya yang berkaitan dengan aturan anak hasil pernikahan campur. 

Belum juga pembahasan revisi berjalan, muncul kasus Gloria Natapradja Hamel, anak hasil pernikahan campur yang sempat gagal menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 17 Agustus lalu hanya karena status kewarganegaraannya. Kasus Gloria itu pun kembali menghadirkan keresahan bagi jutaan diaspora Indonesia.

Kepahitan tersebut ikut dirasakan orang-orang di Indonesia Diaspora Network (IDN), jaringan orang Indonesia yang merantau atau keturunan Indonesia di luar negeri. Tim advokasi IDN Mey Hasibuan yang ditemui dalam seminar Para Syndicate berjudul "Warga tanpa Negara" menyuarakan hal itu. 

Pengusaha batik yang berdomisili di AS tersebut mengaku sebenarnya sudah membahas isu keturunan diaspora Indonesia dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris di New York awal Juni lalu. "Sayangnya, sebelum ada perkembangan dari diskusi itu, sudah ada kasus Gloria," ungkapnya di Jakarta pekan lalu.

Mey mengatakan, memang banyak diaspora Indonesia, termasuk keturunan, yang masih belum mengerti ketentuan pendaftaran keturunan hasil perkawinan WNI dan warga negara asing (WNA). Terutama yang lahir sebelum 1 Agustus 2006. Alhasil, permasalahan tentang kewarganegaraan anak para diaspora sering muncul. 

"Yang tak disadari, banyak diaspora yang sebenarnya masih mewakili Indonesia meski tak lagi berstatus WNI," ungkapnya.

Mey mencontohkan anak bungsunya sendiri. Saat ini sang putra bungsu ikut dengan sang ibu yang harus bolak-balik Indonesia-AS. Saat kembali ke AS, sang anak sering kali menceritakan Indonesia di kelas-kelasnya. 

"Dua anak saya juga sering ditunjuk sebagai duta Indonesia di sekolah-sekolah mereka. Meskipun mereka akhirnya saat ini harus kehilangan status warga negara mereka," ucapnya.

Janji pemerintah untuk menerapkan dwi kewarganegaraan memang terus menjadi harapan bagi dia dan diaspora lainnya. 

Namun, mimpi yang muncul sejak Kongres Diaspora Indonesia 2012 tersebut hingga saat ini masih belum pasti. Padahal, potensi yang bisa dimanfaatkan orang Indonesia di negara asing begitu besar.

Sementara itu, Syamsi Ali, imam besar Islamic Center di New York, membenarkan bahwa memiliki dwi kewarganegaraan merupakan keinginan terbesar para diaspora Indonesia. Keberadaan mereka yang jauh dari tanah air tidak menandakan kecintaan atau rasa memiliki bangsa Indonesia ikut terkikis. 

"Saya sudah 30 tahun di luar negeri. Setiap saya bertemu dengan warga negara Indonesia, termasuk yang sudah pindah warga negara, rasa cintanya pada Indonesia sangat luar biasa. Bahkan, ada beberapa yang sudah sangat tua, sudah jadi warga negara Amerika, dan mengidamkan bisa kembali ke Indonesia," ungkapnya saat ditemui di acara Supermentor di Jakarta kemarin (21/8). (bil/byu/gun/bay/jun/c9/ang) 

 

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up