JawaPos Radar

MUI Setuju Film G30S PKI Dibuat Ulang, Tapi Ada Syaratnya

20/09/2017, 14:05 WIB | Editor: Imam Solehudin
MUI Setuju Film G30S PKI Dibuat Ulang, Tapi Ada Syaratnya
Tengku Zulkarnain (Riau Pos/Jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com - Untuk mengingat kembali sejarah Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengemas kembali film Penumpasan Penghianatan G30 S PKI.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnanen mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut. Namun dengan catatan tidak mengubah sejarah bahwa PKI bersalah.

"Kalau ada upaya film itu memposisikan PKI bukan pelaku makar, dan PKI adalah korban maka MUI akan menolak," ujar Tengku kepada JawaPos.com, Rabu (20/9).

"Kalau Pak Jokowi mau membuat film PKI dengan cara penyampaian milenial dan diterima anak muda dengan sinematografi yang canggih, ya silakan saja," tambahnya.‎

Menurut dia, saat ini ada pihak-pihak yang ingin memposisikan bahwa PKI adalah korban dari kekejaman rezim Orde Baru. Padahal kenyataanya PKI ingin melakukan makar dan membantai ulama, supaya keinginannya terwujud mengubah Indonesia berideologi komunis.

"Memang ada pihak-pihak yang ingin memposisikan PKI adalah korban dan bukan pelaku makar," katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap Presiden Jokowi membuat film tersebut sesuai dengan sejarah aslinya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana kejamnya PKI di masa dahulu.

"Jadi jangan mengambil bahan dari orang PKI. Ya sudah pasti tidak benar," pungkasnya.‎

Sebelumnya, menyikapi rencana pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30SPKI yang diproduksi pada 1984 silam, Presiden Joko Widodo mengusulkan film terkait peristiwa sejarah itu diperbarui agar lebih mudah dipahami generasi saat ini.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30SPKI dirilis pada 1984 silam itu disutradarai Arifin C Noer. Film itu disebut melibatkan lebih dari 10 ribu pemain dan figuran.

Saat orde baru berkuasa, setiap malam 30 September, ada pemutaran serentak film G30 SPKI di layar televisi. Pascareformasi 1998 kewajiban pemutaran film itu dihentikan.‎

(cr2/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up