Pembangunan Mal Pelayanan Publik Dilanjutkan di 11 Daerah

18/01/2018, 09:44 WIB | Editor: Ilham Safutra
Peresmian Mal Pelayanan Publik di Batam ditunda (CECEP MULYANA/BATAM POS/ Jawa Pos Group)
Share this image

Pembangunan Mal Pelayanan Publik Dilanjutkan ke 11 Daerah

JawaPos.com - Setelah sukses menghadrikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tiga daerah, kini memperluas keberadaan mal tersebut di 11 daerah lainnya. Rencananya MPP ini akan ditarget beroperasi pada 2018. Bahkan pembangunannya akan terus ke daerah lain pada 2019 mendatang.

11 daerah yang ditargetkan MPP-nya beroperasi yakni di Kota Padang, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Tangerang, Kabupaten Badung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyumas.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong setiap instansi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik. 2017 lalu telah terbangun di DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi.

"Dalam waktu dekat, ada dua MPP yang akan diresmikan, yakni Batam dan Denpasar," ujar Diah dalam Seminar Penguatan Regulasi MPP dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Rabu (17/01).

Sementara untuk 11 daerah lainnnya juga dikebut dapat beroperasi pada 2018. Penetapan lokasi itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11/2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018.

SK MenPANRB itu mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan implementasi MPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain sebelas pemda tesrebut, lanjut Diah, ada juga pemda yang sudah menyampaikan niatnya untuk membangun MPP, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pembentukan MPP ini, katanya perlu sebuah komitmen kuat dari pimpinan daerah. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan instansi vertikal, karena memang MPP akan diisi oleh layanan perizinan dan non perizinan baik dari daerah, Pusat, BUMN, maupun BUMD.

“Kami harapkan kedepannya akan semakin banyak daerah yang tergerak melakukan hal serupa, demi terwujudnya kualitas pelayanan publik yang makin baik,” ujarnya.

Menurut Diah, diperlukan regulasi yang kuat dalam membangun MPP. Jika sebelumnya baru dipayungi dengan Peraturan Menteri, maka akan ditingkatkan berupa Peraturan Presiden yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi