JawaPos Radar

SOP Belum Rampung Dana Bantuan Gempa Belum Kunjung Cair

12/09/2018, 14:04 WIB | Editor: Ilham Safutra
SOP Belum Rampung Dana Bantuan Gempa Belum Kunjung Cair
Korban gempa Lombok ketika membersihkan puing-puing rumahnya yang porak poranda. (IVAN MARDIANSYAH/LOMBOK POST/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah telah memastikan akan memberikan bantuan bagi korban gempa Lombok. Hanya saja hingga kini dana bantuan untuk perbaikan rumah yang rusak berat, sedang, dan ringan sampai saat ini belum bisa dicairkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menyusun standard operating procedure (SOP) penggunaan anggaran tersebut.

Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto mengatakan, pencairan dana harus bisa dipertanggungjawabkan. "SOP-nya sedang disusun. Draf finalnya sudah selesai," kata Medi kepada Lombok Post (Jawa Pos Group) kemarin.

SOP Belum Rampung Dana Bantuan Gempa Belum Kunjung Cair
Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban gempa di Lombok. (IVAN MARDIANSYAH/LOMBOK POST/Jawa Pos Group)

Dijelaskan, SOP tersebut akan mengatur pendanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang menjadi pedoman bagi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dalam membangun rumah tahan gempa. Dia menyebutkan, sembari menunggu SOP selesai disusun, alangkah baiknya masyarakat sudah mempersiapkan lahan yang akan digunakan. Nanti, jika SOP sudah rampung, semua pihak terkait tinggal mengatur mekanisme pelaksanaan.

Medi berharap penyusunan dan pengesahan SOP bisa selesai dalam waktu dekat. BNPB telah memberikan data rumah rusak akibat gempa bumi yang sudah diverifikasi kepada pemerintah agar bisa dipilah mana yang akan dilaksanakan. Bisa dimulai dari perencanaan atau peninjauan lahan untuk lokasi pembangunan rumah tahan gempa. "Bisa dilihat lagi daerahnya, kavlingnya, dan bisa persiapan dulu bikin kelompok. Kalau sudah jelas, kan bisa jalan pembangunannya," papar Medi.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Ayi Riyanto mengatakan, pemahaman yang perlu diperhatikan, setiap tindakan harus mengutamakan akuntabilitas. Dengan memahami hal tersebut, pemerintah seharusnya sudah bisa memulai pada tahap perencanaan.

Selanjutnya, dalam merealisasi perencanaan, harus ada anggaran. Juga, penggunaan anggaran harus berdasar SOP yang sudah disusun agar kegiatan lebih terarah. Di samping itu, pemerintah harus tahu bagaimana melaporkan dan memiliki standar pelaporan.

BPKP juga menekankan, dalam pelaksanaan kegiatan, harus ada monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan tujuan. "Itu hal yang penting bagi pemerintah daerah. BPKP akan mendampingi." 

(cr-yun/r7/c11/tom)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up