JawaPos Radar

Pemerintah Tak Niat Mengatur Pengelolaan Bus Pariwisata

10/09/2018, 18:34 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pemerintah Tak Niat Mengatur Pengelolaan Bus Pariwisata
Petugas mengevakuasi para korban tewas kecelakaan bus di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9). (Radar Sukabumi/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Kasus kecelakaan bus yang merenggut banyak nyawa kerap terjadi di sejumlah daerah. Lokasinya kerap hampir sama. Persoalannya pun dipicu kondisi kendaraan yang tidak laik jalan. Kejadiannya terus berulang.

Terbaru di Sukabumi, Jawa Barat. Insiden yang terjadi pada Sabtu (8/9) siang. Sebelumnya di Tanjakan Emen, Kabupaten Subang, dan Puncak Bogor beberapa tahun lalu. Armada yang mengalami kecelakaan itu umumnya bus pariwisata.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyebut, tidak sedikit perusahaan otobous (PO) yang mengelola bus pariwisata memerhatikan uji KIR. Uji KIR tidak hanya sekadar yang tertulis di buku, tapi kondisi bus yang benar-benar aman dan laik jalan mengangkut penumpang.

"Keberadaan PO bus wisata di daerah juga masih luput dari pengawasan dan pembinaan berkala dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub," ujar Djoko Setijowarno kepada JawaPos.com, Senin (10/9).

Pengawasan dan pembinaan itu juga berlaku pada moda transportasi lain, yakni pesawat udara, kereta, dan kapal laut. Semua moda itu wajib melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara rutin.

Tapi melihat dari beberapa kejadian, katanya, itu menunjukkan pemerintah masih setengah hati dalam melakukan pengawasan untuk bus wisata.

Buktinya pada kejadian yang di Jalan Raya Cikidang di Kampung Bantarserang, Kabupaten Sukabumi, itu sangat memilukan. Akibat dari bus yang masuk jurang sedalam 30 meter itu 21 jiwa meninggal dunia.

Tidak adanya pengawasan terhadap moda transportasi ini sangat disayangkan. Padahal hampir di setiap provinsi Indonesia sudah terdapat Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Badan tersebut merupakan perpanjangan wewenang Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat.

"Sekarang sudah ada 25 BPTD. Instansi tersebut seharusnya dapat didelegasikan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keberadaan PO bus wisata, PO bus umum dan perusahaan angkutan barang," sebutnya. Kalau BPTD itu bekerja, dapat dipastikan tidak ada lagi bus yang bermasalah dengan KIR atau kondisi kelaikannya.

Untuk itu, agar kasus kecelakaan lalu lintas yang masal ini, Djoko mengajak publik tidak mudah tergiur dengan tawaran paket wisata murah dari event organizer (EO). "Publik harus cermat. Bukan murahnya saja yang dipilih, melainkan kendaraan yang digunakan apakah juga memenuhi syarat keselamatan,” kata Djoko.

Untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh dan menggunakan angkutan umum sejatinya dapat memantau dari website Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up