JawaPos Radar

Pelanggan Harus Lebih Kritis Pilih Bus

Oleh Kurnia Lesani Adnan*

10/09/2018, 15:17 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pelanggan Harus Lebih Kritis Pilih Bus
Petugas mengevakuasi para korban tewas kecelakaan bus di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9). (Radar Sukabumi/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Kecelakaan bus pariwisata di Sukabumi yang menewaskan puluhan penumpang menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua.

Terutama agar masyarakat, para pengguna jasa persewaan bus, bisa lebih kritis dalam memilih bus yang disewa. Saya sebut ini bagian dari kewajiban sebelum masyarakat mendapatkan hak untuk memperoleh pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Saat hendak menyewa bus, kewajiban pertama konsumen ialah menanyakan izin perusahaan otobus (PO) itu masih aktif atau tidak. Wajib juga dicek armada busnya. Termasuk siapa sopirnya, punya SIM atau tidak, dan syarat-syarat keselamatan lainnya.

Pelanggan Harus Lebih Kritis Pilih Bus
Petugas mengevakuasi para korban tewas kecelakaan bus di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9). (Radar Sukabumi/Jawa Pos Group)

Bahkan, langkah pengecekan bukan hanya itu. Dengan teknologi yang ada sekarang ini jauh lebih mudah. Ada "Mbah" Google yang bisa memberikan informasi PO itu punya website atau tidak. Tinggal ketik, misalnya, Jun Express, akan muncul semua kendaraannya apa, izinnya bagaimana, dan lainnya.

Saat bus datang pada hari pemesanan pun, harus dicek lagi kesesuaiannya. Pelanggan harus kritis pada kewajiban untuk pengecekan itu. Ibaratnya, kalau yang dipesan tempe, tapi yang datang tahu, calon pengguna harus bersikap kritis. Sebab, itu sangat berkaitan dengan keselamatan dan tentu saja kenyamanan. Artinya, kalau PO jelas, manajemen perusahaan jelas, otomatis pelayanan jelas. Kalau tidak jelas, berarti itu adalah oknum yang harus diwaspadai.

Tapi, kalau sudah melihat kondisi bus tidak jelas izinnya atau mati, jangan mau memakai. Jangan dengan tawaran harga yang lebih murah mengabaikan keamanan. Beberapa kecelakaan seperti yang terjadi di turunan Emen pun mengindikasikan manajemen yang kurang baik itu.

Operasi atau razia bus di tempat parkir pariwisata saya kira bukan solusi yang tepat. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Meskipun saya kira ini juga akibat monitoring yang lemah dari aparat.

Saat ini kami dari DPP Organda menyiapkan sistem yang betul-betul lengkap dan detail terkait informasi bus pariwisata. Berisi informasi izin hingga jumlah armada yang tersedia. Tapi memang masih dalam pembangunan sistem. Karena harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya. Kami targetkan awal tahun depan sudah bisa diakses masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih terbantu untuk memilih PO yang sesuai.

Memang saat ini masih dalam masa transisi untuk penerapan Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sudah jelas dinyatakan, angkutan transportasi umum itu harus berbadan hukum. Saat ini masih proses peralihan. Tapi, dalam proses peralihan itu, nuwun sewu sanget (mohon maaf sekali), ada operator-operator oportunistis yang menari-nari di atas semua ini.

Yang juga menjadi persoalan adalah penggunaan bus milik pemerintah untuk disewakan kepada masyarakat. Misalnya dalam kecelakaan bus Lemhannas yang disewa guru di Sukabumi. Menurut saya, ini capture ketidakpedulian. Ini bus, fasilitas yang dibeli untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan umum. Tapi malah disewakan untuk kepentingan pribadi.

Dan yang menyewa itu guru yang semestinya merupakan representasi orang yang berpendidikan. Kalau diibaratkan, ini seperti aparat yang membeli narkoba. Saya duga praktik semacam itu juga terjadi di instansi lain. Pada saat hari libur atau akhir pekan, bisa dilihat di Taman Safari, Taman Mini, atau Ancol, banyak sekali bus milik berbagai instansi yang berseliweran.

Kembali lagi soal upaya pencegahan kecelakaan, kalau pemerintah yang mau diandalkan, katakanlah dinas perhubungan atau Kementerian Perhubungan, sampai seberapa jauh jangkauan tangannya?

Karena itu, yang penting dan utama adalah masyarakat yang sadar mana yang benar dan tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Intinya, pengguna harus menjadi penyaring utama dan pertama untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

*) Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda dan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia

(Disarikan dari wawancara oleh wartawan Jawa Pos Juneka S.M./c9/owi)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up