alexametrics
Susrama Tetap Dihukum Seumur Hidup

Kakak Prabangsa: Presiden Sudah Memperhatikan Tuntutan Kami

10 Februari 2019, 10:50:55 WIB

JawaPos.com – Perjuangan insan pers untuk mendesak pembatalan remisi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh jurnalis Jawa Pos Radar Bali Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa, membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merevisi pemberian remisi tersebut.

Dengan demikian, Susrama tetap menjalani hukuman seumur hidup sebagaimana vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian itu disampaikan Jokowi saat hadir dalam puncak peringatan HPN 2019 di Convention Hall Grand City, Surabaya, kemarin.

Jokowi menyampaikan langsung hal tersebut ketika Pemimpin Redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim menanyakan perkembangan pencabutan remisi. “Sudah, sudah saya tanda tangani,” kata Jokowi.

Kakak Prabangsa: Presiden Sudah Memperhatikan Tuntutan Kami
Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi usai menghadiri perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di dampingi gubernur Jawa Timur Soekarwo di Grandcity Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)

Pencabutan remisi Susrama itu sekaligus menjadi kado istimewa di Hari Pers. Sebab, perjuangan para jurnalis agar keputusan tersebut dicabut begitu kuat. Desakan pencabutan remisi juga meluas ke mana-mana.

Sementara itu, istri mendiang Prabangsa, Anak Agung (AA) Sagung Mas Prihantini, bersyukur atas pencabutan remisi Susrama. Sagung sebelumnya pernah bersurat kepada Presiden Jokowi agar mencabut remisi tersebut. “Sangat bersyukur, berkat Tuhan bagi kami,” kata Sagung saat dihubungi Jawa Pos kemarin (9/2).

Senada dengan Sagung, kakak mendiang Prabangsa, AA Ayu Rewati, pun menyambut baik pencabutan remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun untuk Susrama tersebut. Menurut dia, pencabutan itu sejalan dengan harapan keluarga besar Prabangsa yang sejak awal tidak sepakat dengan pengampunan untuk Susrama. “Presiden sudah memperhatikan tuntutan kami (keluarga besar Prabangsa, Red) dan tuntutan para jurnalis,” ucapnya.

Pencabutan tersebut, menurut Ayu, kembali menegakkan keadilan atas kasus pembunuhan Prabangsa. Juga merupakan bentuk apresiasi terhadap perjuangan jurnalis di seluruh tanah air yang menolak keras pemberian remisi itu.

Paman Prabangsa, AA Oka Mahendra, berharap ke depan pihak terkait lebih berhati-hati dalam memberikan remisi terhadap narapidana (napi) kasus-kasus berat seperti pembunuhan terhadap jurnalis. Setiap permohonan, tutur dia, semestinya juga mempertimbangkan perasaan keluarga korban dan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas.

“Kasus ini (remisi untuk Susrama, Red) harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang dalam rangka menegakkan keadilan substantif,” ujar pria yang menjabat staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Hamid Awaluddin pada 2006 itu. “Profil napi yang mengajukan permohonan harus dicermati secara teliti,” imbuh Oka.

Seperti diketahui, penelusuran Jawa Pos beberapa waktu lalu menemukan fakta bahwa surat permohonan remisi Susrama diduga cacat prosedur. Sebab, dalam laporan penelitian masyarakat (litmas) yang menjadi salah satu syarat pengajuan remisi, tidak dicantumkan tanggapan keluarga korban. Padahal, sesuai standard operating procedure (SOP), tahap itu mestinya dilalui.

Apalagi, hingga saat ini Susrama belum mau mengakui bahwa dirinya adalah otak pembunuhan Prabangsa. Saat ditemui Jawa Pos di Rutan Kelas II-B Bangli beberapa waktu lalu, Susrama bersikukuh menyatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Prabangsa. “Saya memang tidak pernah melakukannya,” ucap Susrama kepada Jawa Pos kala itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan, pembatalan remisi tersebut merupakan komitmen pemerintah terhadap insan pers. Khususnya dalam melindungi keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas-tugasnya. “Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana,” terang dia.

Pada prinsipnya, lanjut Moeldoko, presiden tidak menutup mata atas aspirasi para wartawan dan pekerja media. Kasus remisi terhadap Susrama tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Sebab, pada saat bersamaan, ada pengajuan remisi terhadap ratusan terpidana dengan kasus yang berbeda-beda. “Dan saya kira (pencabutan remisi Susrama, Red) itu keputusan yang terbaik bagi kita semua,” tutur mantan panglima TNI tersebut.

Kepercayaan terhadap Media Massa Meningkat

Puncak peringatan HPN 2019 kemarin berlangsung meriah. Selain presiden dan para pejabat tingkat nasional hingga regional, acara itu juga dihadiri para pimpinan media dan perwakilan jurnalis se-Indonesia.

Dalam acara tersebut, presiden kembali menegaskan makin vitalnya peran media arus utama di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah terus naiknya tingkat kepercayaan publik terhadap berita di tengah makin masifnya informasi di media sosial (medsos). “Selamat kepada seluruh insan pers atas kepercayaan besar dari masyarakat,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu membeberkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia sudah tembus 143,2 juta jiwa atau 54,68 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, 87,13 persen mengakses layanan medsos. Karena itulah, informasi yang viral di medsos kerap jadi rujukan, termasuk jadi bahan informasi bagi media massa.

Namun, berdasar survei Edelman Trust Barometer, tingkat kepercayaan publik terhadap media mainstream makin baik. Sebaliknya, kepercayaan terhadap medsos makin turun. Pada 2015, perbandingan kepercayaan antara media arus utama dan medsos sebesar 59:41 persen.

Pada 2018, perbandingannya sudah mencapai 60:40 persen. Hal itu tidak terlepas dari peran pers yang bisa menjadi penjernih informasi. “Tidak sedikit yang kerap menimbulkan kegaduhan dan ketakutan,” ucap dia. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/byu/ris/c9/c11/git)

Kakak Prabangsa: Presiden Sudah Memperhatikan Tuntutan Kami