JawaPos Radar

DPR Minta Pos Anggaran Hankam Tak Dipangkas

09/08/2016, 12:11 WIB | Editor: Imam Solehudin
DPR Minta Pos Anggaran Hankam Tak Dipangkas
Ilustrasi (dok.Jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com - Keputusan pemerintah memangkas anggaran belanja diharapkan tidak sampai menyentuh pos anggaran di bidang pertahanan dan keamanan (hankam). 

Pemotongan anggaran, khususnya di sektor pertahanan, dikhawatirkan dapat mengurangi daya gentar Indonesia di tingkat kawasan.

''Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor hankam, termasuk BNN,'' kata anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (8/8). 

Menurut dia, mempertahankan alokasi anggaran yang ada di bidang tersebut penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. 

''TNI harus tetap mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista, Red) yang ada saat ini,'' imbuh politikus Partai Golkar tersebut.

Bobby menambahkan, anggaran sektor pertahanan tidak hanya diperlukan untuk modernisasi alutsista, tapi juga diperuntukkan bagi perawatan dan pembelian baru. 

Hal itu berkaitan dengan fakta bahwa banyak di antara alutsista yang dimiliki Indonesia tidak berfungsi lagi. ''Kalau dipotong, kami khawatir kemampuan negara akan melemah,'' ucapnya.

Karena itu, Bobby berharap, kalaupun anggaran sektor hankam harus dievaluasi, sebaiknya itu dilakukan tahun depan. 

Tujuannya, program yang telanjur disusun tidak jadi berantakan. ''Kalau mau dipotong, potong tahun depan saja,'' kata Bobby.

Sejak 2015, TNI memasuki tahapan pemenuhan target setidaknya 68 persen minimum essential forces (kekuatan pokok minimum/MEF). Rentang waktunya hingga 2019. 

MEF yang ditetapkan dalam renstra baru sebatas bertahan dengan kategori serangan musuh tingkat menengah. ''Jadi, sebaiknya jangan mengurangi apa yang sudah diprogramkan 2016 ini,'' ucap Bobby.

Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menilai, keputusan pemerintah memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 133,8 triliun merupakan langkah yang tepat. 

Pemangkasan di tengah kondisi penerimaan pajak yang menurun dapat membawa manfaat lain. Yakni, pemerintah tidak perlu menerbitkan kembali surat utang untuk membiayai belanja pemerintah.

''Pemerintah sudah umumkan potong belanja Rp 133,8 triliun. Jadi, kalau belanja negara diturunkan, walaupun penerimaan pajak tidak tercapai seperti yang direncanakan, tidak perlu dikeluarkan surat utang untuk tutupi itu,'' ujarnya di Jakarta kemarin (8/8). (dyn/dee/c17/agm) 

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up