JawaPos Radar

Peringatan ICW Buat Kementan

07/09/2018, 22:57 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Peringatan ICW Buat Kementan
Ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan peringatan kepada Kementerian Pertanian terkait perubahan kebijakan pengadaan sarana produksi (Saprodi) pertanian, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan.

Pasalnya, tindakan Kementan yang menyatakan akan mengabaikan Perpres pengadaan barang dan jasa, untuk keperluan tertentu, tidak bisa dibenarkan.

"Misalkan yang diadakan itu khusus, kemudian pengadaannya itu dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat ya tidak bisa," ungkap Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, Jumat (7/9).

Dia mengingatkan bahwa sudah ada peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa bagi kementerian dan Lembaga, yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018. Artinya semua pengadaan barang dan jasa harus merujuk pada aturan tersebut.

"Kalau di kementerian jelas dengan Perpres 16 tahun 2018, itu pengadaan harus wajib dilakukan merefer pada perpres ini. Kalau membuat aturan sendiri, harusnya aturan yang satu tidak berbenturan dengan aturan yang ada," terang Agus.

Untuk itu menurutnya KPK harus melihat aturan yang ada dan aturan yang diterapkan. Jika Kementan masih tetap melanjutkan kebijakan tersebut, maka menurutnya KPK harus memberikan notifikasi atau peringatan.

"Bahwa pengadaan ini tidak boleh dilakukan dengan mekanisme seperti itu," tegas Agus.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah belum dapat diminta tanggapan terkait kebijakan yang diambil Mentan tersebut.

Sedang, mantan pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengungkapkan Perpres memang dibenarkan adanya penunjukkan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa yang kondisinya dianggap darurat, mendesak dan urgent. Namun menurutnya penunjukkan langsung tak bisa sembarangan.

“Jadi tetap harus memenuhi syarat-syarat pada Perpres," terang Indriyanto.

Perlu diketahui, Menteri Pertanian menegaskan siap menjadi tumbal dalam melakukan perubahan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian. Salah satunya adalah untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama.

Tidak lagi melalui tender atau lelang yang memakan waktu, ia akan melakukan pengadaan melalui e-katalog. "Alhamdulillah langsung ditandatani Perpres Nomor 172. Presiden sangat mendukung upaya-upaya kami," ujar Amran.

Salah satu alasan Amran menerapkan kebijakan tersebut karena keperluan petani seperti pupuk maupun benih tidak bisa menunggu. Karena itu memerlukan tindakan yang cepat.

Ia mengaku diingatkan para Direktur Jenderal Kementan agar berhati-hati dalam melaksanakan Perpres itu.

(jpg/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up