Peringatan Menteri PANRB untuk Kepala Daerah Soal Kinerja

04/07/2017, 12:56 WIB | Editor: Ilham Safutra
Menteri PANRB Asman Abnur. (Socrates/Batam Pos/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Asman Abnur hampir setahun menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Lantas apa hasil kerjanya dalam memperbaiki birokrasi? Berikut petikan wawancara Socrates, wartawan Batam Pos (Jawa Pos Group) dengan Asman Abnur beberapa waktu lalu.

Sudah berapa lama Anda jadi Menteri PAN RB?

Ya, sudah hampir setahun.

Bagaimana rasanya jadi menteri?

Menteri PANRB Asman Abnur. (Dok. JawaPos.com)

Tantangannya lumayan. Saya kebetulan diberikan kepercayaan oleh negara, jadi saya harus maksimal.

BI mencatat pertumbuhan ekonomi Batam saat ini terendah di Sumatera. Bagaimana Anda melihat kondisi ini?
Ini pengaruh government spending dari APBD dan APBN yang dikucurkan ke daerah dan belanja swasta, baik investasi maupun aktivitas ekonomi. Nah, apakah proyek-proyek sudah terlaksana atau belum? Jangan-jangan hanya biaya rutin dan gaji saja.

Saya menerapkan sistem manajemen kinerja terhadap kepala daerah. Bukan serapannya, tapi hasilnya apa? Jangan sampai serapannya bagus, duitnya habis, laporan keuangannya WTP tapi hasilnya tidak jelas. Dana APBD dan APBN itu yang menggerakkan ekonomi. Spending government itu harus produktif dan itu jadi pertahanan ekonomi daerah.

Di masyarakat para pejabat di sejumlah daerah ada yang tidak kompak. Menurut Anda?
Saya mengimbau para pejabat, jangan membuat pernyataan yang meresahkan masyarakat. Sebagai pemimpin harus membangun sikap optimis. Selama ini kita terlena. Dengan memberikan komisi, fee semua beres. Sekarang tidak bisa lagi.

Anda pernah mempertemukan Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Ketua BP Batam untuk bicara satu meja?
Iya, sudah ketemu di kantor saya. Semuanya ingin memperbaiki Batam. Saya membentuk satu mediasi dan menjadi perekat. Insyaallah, dalam waktu dekat, ada mall pelayanan publik dilaksanakan bersama, Pemko Batam, BP Batam, dan Provinsi Kepri serta imigrasi dan kepolisian.

Tapi, bagaimana pelayanan publik bersama bisa jalan kalau para pejabatnya tidak solid?

Kalau dibikin ruwet ya ruwet, tapi kalau kita cari solusinya pasti bisa dan tidak sulit. Kalau niatnya memperbaiki, pasti bisa.

Banyak warga pindah dari Batam karena Batam tidak lagi punya harapan. Menurut Anda?
Tren pertumbuhan ekonomi itu sekarang di desa, bukan di kota. Misalnya, Banyuwangi yang mengembangkan ekonomi kreatif. Dana desa sekarang sudah Rp 70 Triliun. Bondowoso mengembangkan kopi atau Dompu di Sumbawa yang mengembangkan jagung dan pendapatan petaninya jauh lebih besar dari APBD-nya.

Ada wacana membentuk Provinsi Khusus Barelang. Tanggapan Anda?

Menurut saya, solusi jangka pendek, kita harus fokus pada perbaikan ekonomi. Kalau membentuk provinsi khusus itu kan lama prosesnya. Apalagi, pemerintah masih menerapkan moratorium perluasan wilayah.

Artinya, belum membuka pintu untuk pemekaran wilayah. Itu butuh waktu panjang. Pengusaha rumah sakit bisa membuat terobosan agar orang berobat ke Batam, bukan ke Malaka. Batam juga bisa jadi pusat perguruan tinggi.  (***/iil/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi