JawaPos Radar

Pemerintah Janji Persoalan NIK Pelamar CPNS Segera Teratasi

03/08/2017, 20:25 WIB | Editor: Muhammad Syadri
Pemerintah Janji Persoalan NIK Pelamar CPNS Segera Teratasi
Ilustrasi (doc Jawa Pos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah optimis menyelesaikan kendala yang dihadapi calon pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat segera teratasi. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah mengaku siap untuk terus membantu pelamar yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran CPNS di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM secara online.

Zudan menanggapi banyaknya calon pelamar CPNS yang terkendala dengan masalah NIK pada hari pertama dan kedua (1-2) Agustus 2017. “Kendala calon pelamar ini hanya persoalan teknis. Saya jamin hal ini bisa cepat teratasi,” ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Rabu (02/08).

Pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi melalui portal sscnbkn.go.id. Pelamar harus menggunakan NIK pada KTP yang cocok dengan KK.

"Memang sejak hari pertama, banyak keluhan pelamar terkait dengan NIK, tetapi sebagian dapat teratasi dengan baik," katanya.

Dilihat dari berbagai akun yang masuk ke media sosial Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), ada beberapa calon pelamar yang melakukan pengaduan terkait NIK. Tetapi beberapa jam kemudian keluhan tersebut diklaim sudah berhasil diatasi meski belum optimal.

Selama dua hari pendaftaran, kuota akses belum mencapai 80 persen, yang artinya masih terkontrol dengan baik. "Tetapi jika sudah mendekati atau melebihi 80 persen, maka kuota akan dinaikan sesuai dengan kebutuhan melalui kajian teknis,” kata Zudan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, Dukcapil hanya mengeluarkan satu juta permintaan NIK per harinya. Hal tersebut dibenarkan oleh Zudan, karena sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan BKN dan Dukcapil.

“Terkait jumlah akses NIK perhari, BKN hanya minta satu juta NIK dan itu kami penuhi. Hal ini sudah dimuat dalam perjanjian kerjasama Dukcapil dengan BKN,” ujarnya.

Setelah diumumkan awal Juli lalu, pendaftaran CPNS di MA dan Kementerian Hukum dan HAM dibuka mulai tanggal 01 Agustus 2017. Pendaftaran ini akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2017 untuk Mahkamah Agung, dan 31 Agustus 2017 untuk Kementerian Hukum dan HAM.

(ika/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up