JawaPos Radar

Mengintip Strategi Kementerian PANRB Jaring Penerimaan CPNS

03/08/2017, 04:06 WIB | Editor: Mochamad Nur
Mengintip Strategi Kementerian PANRB Jaring Penerimaan CPNS
(Dok.Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah kini tengah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan strategi yang diambil pemerintah dalam menerima CPNS tersebut.

Dia menjelaskan pemerintah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima serta profesional. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus dalam meningkatkan kualitas dan kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara.

“Sejak beberapa tahun ke belakang, pemerintah menerapkan moratarium CPNS. Dan saat ini jumlah PNS yang pensiun mencapai 100 ribu pegawai per tahunnya. Untuk itu, kami terapkan sistem Minus Growth. Dengan sistem ini kami hanya akan menerima tidak lebih dari 50 ribu pegawai dengan formasi khusus,” ujar Asman dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Selain itu, lanjut Asman, pemerintah tidak akan membuka formasi umum yang bersifat fungsional ataupun administratif, namun hanya membuka formasi khusus yang sangat diperlukan. Di antaranya seperti petugas imigrasi untuk daerah perbatasan, penjaga lapas, dan hakim karena jumlah kebutuhan yang diperlukan masih jauh dari angka cukup.

“Ke depan, pemerintah juga hanya akan membuka formasi khusus yang sangat diperlukan seperti peneliti untuk LIPI, perekayasa teknologi untuk BPPT, serta dosen untuk berbagai universitas negeri yang masih kekurangan tenaga pendidikan,” ujarnya.

Asman menambahkam pemerintah daerah juga masih melakukan morotarium CPNS, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Sebab kedua pemerintah provinsi tersebut masih baru sehingga masih memerlukan ASN untuk memenuhi organisasi kerjanya.

Dalam penerimaan CPNS tahun ini, kata dia, pemerintah pun telah menerapkan kuota untuk lulusan Cum Laude, Disabilitas, serta formasi putra/putri Papua dan Papua Barat. Selain itu, Pemerintah tidak akan lagi membuka penerimaan CPNS secara masal, namun berdasarkan analisa dan kebutuhan beban kerja. 

(ika/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up