JawaPos Radar

Cegah Guru Dipolisikan, DPR Maklumi Surat Perjanjian Khusus Siswa Baru

03/07/2016, 10:21 WIB | Editor: Mochamad Nur
Cegah Guru Dipolisikan, DPR Maklumi Surat Perjanjian Khusus Siswa Baru
Ilustrasi (Dok JPNN)
Share this image

JawaPos.com - Surat perjanjian khusus siswa baru yang dibuat sebuah sekolah di Mataram, Nusa Tenggara Barat dimaklumi Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. 

Menurutnya,  inisiatif itu semata hanya untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari masyarakat kepada guru di sekolah.

Berkaca pada beberapa kasus, hukuman yang diberikan guru terhadap muridnya,  kini kerap dibawa ke ranah pidana. 

Padahal, tindakan yang dilakukan guru semata-mata untuk memberi pelajaran bagi muridnya. 

Sebagai contoh Nurmayani alias Maya. Guru mata pelajaran biologi di salah satu SMP di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel)itu dituduh mencubit pelajar. 

‎Ia mencubit siswanya yang saling kejar-kejaran, saat  disuruh melaksanakan salat duha. ‎

‎"‎Kita bisa memaklumi gagasan kepala sekolah untuk membuat surat perjanjian tersebut. Itu kan untuk menghidari tuntutan hukum dari masyarakat kepada sekolah," ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (3/6). ‎

‎Kata legislator asal Jawa Barat itu, sekolah  adalah lembaga pendidikan. Maka setiap gerak langkahnya dalam konteks mendidik. 

Tidak satupun warga sekolah terutama guru yang melangkah dan bertindak diluar filosofi dan misi pendidikan. Harusnya, ini dipahami siswa maupun orang tuanya. ‎

"Jika semua pihak paham  secara baik terhadap filosofi, visi dan misi pendidikan, seharusnya peristiwa tersebut (melaporkan guru ke pihak berwajib) tidak perlu terjadi," ‎tutur dia. 
‎‎
Oleh karenanya, menurut Sodik, sekolah harus terus menjaga dan meningkatkan kredibilitas sebagai lembaga pendidikan. 

Sementara siswa dan orang tua, harus terus meningkatkan pemahamannya tentang konsep dan prinsip pendidikan yang sebenarnya‎. (dna/JPG)‎

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up