alexametrics

Pengamat Soroti Ketegasan Pemerintah soal Kantong Plastik Berbayar

3 Maret 2019, 19:14:15 WIB

JawaPos.com – Kebijakan kantong plastik berbayar diharapkan jangan sekadar memberikan peluang keuntungan untuk ritel semata. Semestinya ada ketegasan dari pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan bahan plastik secara berlebihan.

Sorotan dikemukakan oleh Sekjen Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I) Adrie Charviandi. Menurut dia sejauh ini kebijakan itu baru menguntungkan para ritel sepihak. Sebelum kebijakan kantong plastik tidak gratis (KPTG) ini dikemukakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) sejak 1 Maret 2019, sikap serupa pernah dikampanyekan oleh pemerintah. Namun pelaksanaannya tidak efektif.

“Hal tersebut dipicu oleh permasalahan penggunaan atau peruntukan keuangan atas barang kantong plastik tersebut yang kemudian mengindikasikan ritel menguntungkan diri sendiri. Sementara persolanan sampah plastik masih tidak tertangani secara signifikan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (3/3).

Lebih jauh Adrie mengatakan, sejatinya pemerintah harus bisa meredam permasalahan yang ditimbulkan oleh plastik ini. Artinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat regulasi terkait penggunaan kantong belanja plastik. Hingga kini regulasi itu belum kunjung diterbitkan.

Di sisi lain, KLHK malah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membuat peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik. Padahal kebijakan itu tidak memiliki acuan peraturan yang mendasar. “Karena tidak ada dalam UU maupun PP,” paparnya.

Bentuk blunder lain dari pemerintah dalam menangani masalah plastik yakninya, pengalihan tanggung jawab. Terutama untuk sampah laut. Dari KLHK ke Kemenko Kemaritiman. Pengalihan itu membuat fungsi DP3SN KLHK tidak berjalan. “Padahal DP3SN itu tupoksinya menangani persoalan sampah dari hulu hingga hilir di segala penjuru daerah nusantara Indonesia,” tutur Adrie.

Menurutnya, dalam penanganan sampah nasional perlu didorong dengan dibentuknya Badan Persampahan Nasional. Hal itu dinilai mampu mengatasi masalah sampah secara spesifik.

“Sehingga dapat mengerjakan dengan spesifik dan tuntas mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan memerhatikan lima aspek pengelolaan sampah (aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosiakbudaya dan aspek teknologi) di luar tanggungjawab KLHK,” tegas dia.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Yesika Dinta

Copy Editor :

Pengamat Soroti Ketegasan Pemerintah soal Kantong Plastik Berbayar