Imigrasi Belum Cekal Nur Mahmudi

31/08/2018, 17:36 WIB | Editor: Imam Solehudin
Pihak Imigrasi belum melakukan pencekalan terhadap mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. (Radar Depok/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, di Kelurahan Sukamaju Baru Tapos, yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan eks Sekda Kota Depok Harry Prihanto terus mencuat. Bahkan Wali Kota Depok Mohamad Idris angkat bicara.

Idris menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia menilai, penegakan hukum di negara ini merupakan keniscayaan sebagai bukti komitmen menjaga dasar negara, demi kepentingan bangsa yang bermartabat.

“Saya hormati proses Yuridis yang dilakukan aparat dalam pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme,” kata Idris sebagaimana dilansir Radar Depok, Jumat (31/8).

Perihal bantuan hukum kepada Harry Prihanto yang saat ini masih berstatus ASN, dan menjabat sebagai Staf Ahli Administrasi di lingkungan Pemkot Depok, Idris mempersilakan awak media menanyakan hal itu langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Silakan tanya ke BKPSDM, ya,” ucap Idris.

Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus, Kantor Imigrasi (Kanim) II Depok belum mendapatkan surat dari polisi atas pencekalan dua tersangka kasus pelebaran Jalan Nangka.

“Terkait penetapan pencekalan beliau, bahwa prosesnya tidak secara otomatis melainkan perlu ada usulan dari instansi yang memiliki kewenangan dimaksud salah satunya Polri,” kata Kanim II Depok, Dadan Gunawan.

Polisi sedang menangani kasusnya dan usulan pencekalan dimaksud. Menurut Dadan, hal itu akan disampaikan kepada Ditjen Imigrasi, kemudian Ditjen Imigrasi setelah menerima usulan dimaksud akan memasukan ke dalam sistem cekal.

“Cekalnya yang akan dipergunakan oleh kantor Imigrasi dalam proses layanan dan apabila orang yang sudah masuk dalam daftar cekal dimaksud tidak dapat dilanjutkan proses layanan keimigrasiannya,” kata Dadan.

Diketahui Cekal itu merupakan singkatan Cegah untuk orang yang akan meninggalkan wilayah RI dan Tangkal, untuk orang yang akan masuk wilayah RI.

“Dikonfirmasi kepada pihak Polri apakah usulan pencegahan dimaksud sudah disampaikan ke Ditjen Imigrasi ?,” tutupnya.

(mam/jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi