Sofyan Basir Akan Kembali Jalani Pemeriksaan

31/07/2018, 10:09 WIB | Editor: Estu Suryowati
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir tiba di gedung KPK, Jumat (20/7). Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Rencananya, dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU-1 Riau yang melilit Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Jika Sofyan datang memenuhi panggilan lembaga antirasuah, maka ini menjadi pemeriksaan yang kedua.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK)," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (31/7).

Selain memanggil Sofyan, KPK juga memanggil CEO PT Grup Blackgold Energi Indonesia Philip C Rickard, serta staf bagian administrasi Dian Aprilianingrum. Namun, mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk Eni Maulani Saragih.

Untuk diketahui, Sofyan sudah pernah diperiksa pada Jumat (20/7). Saat itu dia mengaku ditanyai penyidik perihal tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai seorang Dirut.

Sebelumnya, KPK menangkap Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih di rumah Menteri Sosial Idrus Marham. Saat itu, Eni tengah menghadiri acara ulang tahun anak dari Idrus Marham.

Setelah gelar perkara selama 1x24 jam, KPK menetapkan Eni sebagai tersangka penerimaan suap terkait proyek PLTU-1 Riau. Suap itu diberikan oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budistrisno Kotjo yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dari operasi tangkap tangan ini, penyidik KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga merupakan penerimaan keempat dan merupakan komitmen fee untuk Eni.

Selanjutnya sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi