Kasus Suap PLTU Riau-1

Dirut PLN Sofyan Basir Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

31/07/2018, 15:13 WIB | Editor: Kuswandi
Dirut PLN Sofyan Basir usai diperiksa KPK, Jumat (20/7) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Utama PLN Sofyan Basir tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya, dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang melilit Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Namun, karena ada sesuatu hal, Sofyan memilih tak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah.

"Sofyan tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik karena hari ini menjalankan tugas lain," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (31/7).

Informasi mengenai ketidakhadiran Basir, kata Febri, didapatkan dari staf Dirut PLN ini yang menyerahkan sepucuk surat ke lembaga antirasuah.

"Saksi Sofyan Basir tidak datang dalam rencana pemeriksaan hari ini. Tadi staf yang bersangkutan menyerahkan surat ke KPK," tukasnya.

Untuk diketahui, Sofyan sudah pernah diperiksa pada Jumat (20/7). Saat itu dia mengaku ditanyai penyidik perihal tugas, fungsi, dan kewajibannya sebagai seorang dirut.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK menangkap Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih di rumah Menteri Sosial Idrus Marham. Saat itu, Eni tengah menghadiri acara ulang tahun anak Idrus Marham.

Setelah gelar perkara selama 1x24 jam, KPK menetapkan Eni sebagai tersangka penerimaan suap terkait proyek PLTU-1 Riau. Suap itu diberikan oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budistrisno Kotjo yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dari operasi senyap ini, penyidik KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga merupakan penerimaan keempat dan merupakan commitment fee untuk Eni.

Selanjutnya sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ce1/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi