JawaPos Radar

Eksepsi Ditolak, Pekan Depan KPK Hadirkan Saksi-saksi Kasus SKL BLBI

31/05/2018, 16:53 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya akan melanjutkan persidangan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ini dilakukan usai majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Syafruddin.

“Dengan putusan hakim yang menyatakan tidak menerima eksepsi terdakwa SAT di kasus BLBI, maka kami pandang persidangan ini akan masuk pada babak baru,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, pada awak media Kamis (31/5).

Menurut Febri, putusan sela yang dibacakan majelis hakim sudah sesuai dengan dakwaan yang telah disusun oleh pihaknya. Oleh karena itu, putusan itu dinilai sudah cermat dan dianggap sah.

“Bahkan sejumlah alasan pihak terdakwa yang menggunakan dalih bahwa kasus ini perdata, sedang ada gugatan lain yang berjalan, termasuk tentang audit kerugian keuangan BPK yang dikatakan tidak sah, semua terbantahkan,” sambungnya.

Sementara itu, dengan ditolaknya eksepsi terdakwa, maka pada Rabu (5/6) pekan depan, Febri menyebut pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain dalam persidangan.

“Mulai di sidang Rabu depan penuntut umum KPK akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain,” tukasnya.

Terakhir, Febri berharap pengungkapan kasus BLBI ini dapat dikawal bersama. Sehingga dapat dilihat bagaimana negara dirugikan dibalik istilah dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan perbankan.

Sebelumnya, majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan alias eksepsi yang diajukan oleh Syafruddin.

"Menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (31/5).

Dalam penolakannya, majelis hakim memandang dakwaan jaksa penuntut umum yang diterbitkan 2 Mei 2018 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Adapun dakwaan tersebut, menurut majelis hakim, telah dibuat berdasarkan pasal 143 ayat 2 dan 3 huruf a dan b KUHAP dan sah dijadikan sebagai dasar pemeriksaan. Majelis pun menyatakan berwenang untuk mengadili perkara Syarifuddin untuk menangani perkara.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up