80 Saksi Diperiksa, Nur Mahmudi Diduga Rugikan Negara Rp 10 Miliar

30/08/2018, 15:20 WIB | Editor: Imam Solehudin
Mantan Wali Kota Depok dua periode, Nur Mahmudi Ismail diduga merugikan negara Rp 10 miliar, dalam kasus korupsi Jalan Nangka. (Dok. Radar Depok/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Polresta Depok mengklaim telah memeriksa 80 orang saksi terkait kasus yang menjerat Nur Mahmudi Ismail. Penyelidikan dimulai sejak November 2017, sebelum akhirnya menetapkan tersangka terhadap eks Wali Kota Depok itu pada 20 Agustus 2018.

“Beberapa barang bukti sudah kita sita, dilakukan juga penghitungan kerugian negara oleh tim auditor,” kata Kapolresta Depok Kombes Didik Sughiarto di Mapolresta Depok, sebagiamana dilansir Radar Depok (Jawa Pos Grup), Kamis (30/8).

Berdasarkan hasil identifikasi, kasus tersebut terjadi pada 2015. Namun, Didik belum bisa menerangkan peran dari Nur Mahmudi maupun eks Sekda Depok, Harry Prihanto. Dia mengaku baru membuka kepada publik mengenai kenaikan status tersangka, karena bagian dari teknis penyidikan.

“Tentunya penyidik ada pertimbangan untuk melakukan penyidikan,” tandasnya.

Akibat kasus tersebut negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. “Kerugiannya cukup banyak ya sekitar Rp10 miliar lebih, tapi nanti lebih jelasnya dalam persidangan akan dibuka secara transparan,” ucap Didik.

Menurutnya, dalam penanganan kasus tersebut unit Tipikor Polresta Depok telah melakukan proses penyidikan mulai dari penganggaran jalan, hingga pelaksanaan pengadaan tanah yang digunakan untuk pelebaran lahan Jalan Nangka.

Didik menegaskan, adapun fakta penyidikan yang telah ditemukan yaitu mengenai adanya anggaran APBD Kota Depok yang keluar di tahun 2015. “Anggaran ini, untuk pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka,” tandasnya.

Tetapi, selama proses penyidikan Didik belum melihat keganjilan dalam hal pengesahan proyek, salah satunya DPRD Kota Depok. “Proses penyelidikan selama ini, DPRD sudah melakukan proses sesuai prosedur. Pengadaan tanah tersebut, sesuai dengan surat izin yang telah diberikan oleh saudara Nur Mahmudi, awalnya dibebankan kepada pihak pengembang," pungkas Didik.

(mam/jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi