Sidang Lanjutan BLBI, KPK Hadirkan 12 Saksi dari Gajah Tunggal Group

30/07/2018, 09:45 WIB | Editor: Estu Suryowati
Sebanyak 12 orang dari Gajah Tunggal Group akan bersaksi untuk Syafruddin Arysd Temenggung (SAT), terdakwa kasus penerbitan SKL BLBI, hari ini Senin (30/7). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan belasan saksi untuk bersaksi dalam persidangan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

"Jaksa penuntut umum (JPU) KPK akan menghadirkan 12 saksi dari pihak Gajah Tunggal Group," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya, Senin (30/7).

Mereka di antaranya Budhi Tanasaleh, Laura R, Nyoto, Dawud Diri, Nastohar, serta Indrawana Widjaja. Saksi lainnya yakni Jusuf Agus, Maria Feronica, Ferry Hollen, Kisyuwono, Herman K alias Robert dan Samsul Bahri.

Gajah Tunggal Group merupakan salah satu perusahaan milik Sjamsul Nursalim yang diduga menerima aliran dana BLBI sebagai obligor dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Selain menggali keterangan dari para saksi tersebut, jaksa akan menggali keterangan dari Direktur PT Sapta Sejahtera, Jamin Wahab dan Ditektur PT Kurnia Cipta Pratama, Alex Haryono.

"Sebagian besar saksi kami duga memiliki keterkaitan dalam hubungan bisnis dengan obligor, Sjamsul Nursalim dan satu saksi diindikasikan merupakan direktur perusahaan yang terkait dengan terdakwa SAT (PT. Kurnia Cipta Pratama)," jelas Febri.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun, pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi