JawaPos Radar

Istri Sjamsul Nursalim Disebut Pernah Menangis Soal Perkara SKL BLBI

30/07/2018, 13:10 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani tahap dua beberapa waktu lalu (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mantan Direktur PT Gajah Tunggal TBK Ferry Lawrentius Hollen menyebut istri Sjamsul Nusalim, Ijtih Nursalim pernah menangis karena permasalahan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kemudian Herman Kartadinata alias Robert Bono selaku staf di PT Gajah Tunggal menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan BLBI tersebut.

Peristiwa itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ferry Lawrentius Hollen nomor 34 yang menyebut Robert pernah melihat Ijtih Nursalim menangis soal polemik BLBI.

"Hal itu disampaikan Robert saat mengantisipasi demo buruh dan sweeping buruh di PT Gajah Tunggal, seingat saya hal itu disampaikan pada 2010-2013, ketika saya bertemu Robert di tenda di halaman parkir PT Gajah Tunggal Tangerang," kata Jaksa Bli Wayan Triana, membacakan BAP Ferry saat menjadi saksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Mendengar pernyataan jaksa, Ferry membenarkan isi BAP yang dibacakan oleh jaksa KPK. Namun dia mengaku tidak mendengar langsung dari Robert melainkan dari ucapan orang lainnya.

"Biasanya dalam may day kami kumpul dengan beberapa manager dan serikat pekerja untuk menjaga lingkungan pabrik, untuk menjaga sweeping dari serikat pekerja. Ya jadi saya mendengar dari beberapa orang yang kumpul di situ," ucap Ferry.

Kendati sempat bertemu dengan Robert, namun Ferry mengaku kalau pernyataan itu bukan disampaikan langsung olehnya. "Saya tidak mendengar langsung maaf pak," jelas Ferry.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up