alexametrics

KPK Pastikan Jerat Pihak Lain Terkait Kasus Suap Dana Hibah KONI

30 Juni 2020, 20:30:47 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti terkait pengembangan kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KPK membuka peluang untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Terkait pengembangan kasus kita akan rapat minggu depan untuk mendalami hal tersebut dengan rapat dengan seluruh penyidik, para direktur, deputi apakah kemdian informasi itu bisa dikembangan atau tidak,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Mantan Wakil Ketua LPSK ini menuturkan, pihaknya bakal mencermati kecukupan alat bukti dan keterangan saksi untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Teranyar, kasus itu menjerat mantan Menpora Imam Nahrawi yang divonis tujuh tahun penjara.

“lagi-lagi kita lihat apakah cukup alat bukti dan saksi dan kemudian apkh itu disebutkan dalam putusan,” tukas Lili.

Sebelumnya, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Imam diyakini menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,1 miliar. Menurut Hakim, jika Imam Nahrawi tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selain itu, Hakim juga mencabut hak untuk dipilih dari jabatan publik selama empat tahun. Hakim juga menolak justice collaboratore (JC) yang diajukan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Imam Nahrawi juga diyakini bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.
Imam divonis melanggar, Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads