Politikus Golkar Fayakhun Ditahan KPK, Begini Tanggapan Dua Koleganya

30/03/2018, 08:00 WIB | Editor: Kuswandi
Fayakun Andriadi (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono berkomentar perihal penahanan salah satu anggota dari Fraksi Golkar yakni Fayakhun Andriati (FA). Fayakhun merupakan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. 

Agung meminta agar Fayakhun bersikap kooperatif dan tak menghalangi atau mempersulit proses pemeriksaan.

"Saya kira, dia juga sebagai doktor yang berpendidikan tinggi tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian akan mempermudah dan itu memberi penilaian sendiri," tuturnya di Jakarta, Kamis kemarin (29/3).

Selain meminta kooperatif, Agung juga menyatakan, pihaknya menyerahkan semua proses upaya hukum kepada Fayakhun.

"Semuanya pastinya diberikan (bantuan hukum), tapi terserah dia kalau mau upaya hukum sendiri," ujarnya.

Sementara, politikus Fraksi Golkar, Yayah Zaini mengaku prihatin atas musibah yang menimpa rekannya. Namun dia menegaskan, sikap yang perlu ditunjukkan Fayakhun harus menghormati hukum

"Sikap harus menghormati hukum dengan melakukan asas praduga tak bersalah," tukasnya.

Sebelumnya, Rabu (28/3) Fayakhun Andriati resmi ditahan di rutan KPK usai pemeriksaan perdana terhadap dirinya.

Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima ‎hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla.

Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan.

‎Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi