alexametrics
Terkait Pemeriksaan Sejumlah Anggota DPRD

Pemeriksaan Anggota DPRD Sumut untuk Cari Bukti Penetapan Tersangka

30 Januari 2018, 01:47:25 WIB

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari – 3 Februari 2018 melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan yang dilakukan di Mako Brimob Polda Sumatera Utara, Jalan Wahid Hasyim, Medan tersebut, dilakukan mulai pukul 09.00 WIB setiap harinya.

“Hari ini dan direncanakan seminggu ke depan jadi mulai minggu ini akan kita lakukan beberapa klarifikasi,” jelasnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/01).

Terkait tujuan pemeriksaan, menurut Febri, pemeriksaan ini dilakukan guna untuk mencari ada dan tidaknya tersangka baru, kemudian mengembangkan kasus tersebut ke tingkap penyidikan. Hal ini karena sebelumnya, KPK menemukan bukti adanya dugaan pihak lain yang masih menerima uang suap tersebut.

“Kita cari dulu buktinya siapa yang diduga menerima dan dipelajari lebih lanjut dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak,” ucapnya.

Hal ini dibuktikan, dari adanya beberapa pihak yang sudah mengembalikan ‘duit panas’ dari Gatot, ke lembaga anti rasuah. Atas pengembalian duit rasuah itu, Febri pun mengimbau kepada pihak penerima suap lain untuk mengembalikan duitnya ke KPK, meskipun ancaman pidananya tidak bisa dihilangkan.

“Sehingga hal tersebut dihitung sebagai  faktor yang meringankan,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014. 

Dari informasi yang dihimpun, pemeriksaan tersebut akan digelar pada 29 Januari 2018 hingga 3 Februari 2018 bertempat di Mako Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Jalan Wahid Hasyim, Medan. Pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WIB setiap harinya.

Dalam kasus ini, sebelumnyaa mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho divonis empat tahun penjara. Gatot dinyatakan terbukti bersalah menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Suap dilakukan untuk menggagalkan rencana hak interpelasi dan pengesahan APBD serta penerimaan Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut.

Gatot dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD periode 29-2014 dan 2014-2019 untuk tujuh item suap dengan total Rp 61,8 miliar lebih.

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Pemeriksaan Anggota DPRD Sumut untuk Cari Bukti Penetapan Tersangka