JawaPos Radar

Wakapolri Sebut Penilaian Polri Beda dari Bawaslu Soal Wakapolda Sumut

29/06/2018, 13:15 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Wakapolri Sebut Penilaian Polri Beda dari Bawaslu Soal Wakapolda Sumut
Wakapolri Komjen Syafruddin. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Nasi sudah menjadi bubur, mungkin itu pribahasa yang tepat untuk menggambarkan posisi Brigjen Pol Hasanuddin. Dia terlanjur dicopot dari jabatannya walaupun tidak terbukti tidak netral dalam Pilkada di Maluku.

Ya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku kemarin memutuskan bahwa Brigadir Jenderal Hasanuddin tidak terbukti mengarahkan untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah di sana. Bagaimana tanggapan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengenai hal ini?

"Itu domainnya Bawaslu, tapi domain Polri secara kedisiplinan Kapolri sudah menindak dan kita sudah tarik dari jabatannya dan didemosi," katanya saat ditemui di PTIK, Jakarta, Kamis malam (29/6).

Syafruddin menuturkan, Bawaslu dengan Polri tentunya berbeda dalam menilai Hasanuddin. "Iya lain, nggak boleh dicampur aduk. Kalau Bawaslu dengan Polri persatuannya di Gakkumdu tapi masing-masing, punya kewenangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam keterangan tertulis, Rabu, (20/6) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mencermati netralitas Polri dalam proses pilkada 2018. Kata dia, di Maluku, ada perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal yang aktif melakukan kampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah.

IPW khawatir tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku. Apalagi Maluku menjadi salah satu daerah rawan konflik.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up