alexametrics

Protes Honorarium Pengamanan, Polisi Mogok Apel Gelar Pasukan

29 April 2019, 19:32:50 WIB

JawaPos.com – Ratusan personel polisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara mengamuk di halaman Mapolres Halsel, Senin (29/4). Mereka mempertanyakan anggaran pengamanan Pemilu 2019 yang dinilai terlalu kecil.

Informasi yang dihimpun Malut Post (Jawa Pos Grou), puncak kemarahan koprs Bhayangkara itu bermula dari obrolan di grup WhatsApp (WAG) komunitas polisi Halsel, Sabtu (27/4), malam sekira pukul 20.00 WIT.

Dalam WAG tersebut, para anggota saling menanyakan besaran honor pengamanan yang dinilai berbeda dari kabupaten/kota lain. Hingga akhirnya pembahasan soal honorarium ini bocor hingga ke telinga
Kabag Ops Polres Halsel AKP Roy Simangungsong.

Lantas AKP Roy Simangungsong menghubungi salah satu anggota dan memerintahnya menghapus chat soal honor tersebut. Alasannya, pucuk pimpinan Polres marah terkait pembahasan tersebut. Namun anggota tersebut mengabaikan perintah Roy.

Sekira pukul 22.00, salah satu anggota WAG dipanggil menghadap Kapolres AKBP Agung Setyo Wahyudi. Dalam tatap muka itu, Kapolres disebut membanting buku DIPA Polres di hadapan anggotanya. Dia juga mengancam akan memutasikan antarprovinsi anggota yang menanyakan soal pengelolaan anggaran pengamanan.

Tindakan kapolres itu membuat anggota makin emosi. Para anggota yang rata-rata merupakan bintara itu memutuskan membuat perlawanan dengan tidak mengikuti apel gelar pasukan persiapan pengamanan pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halsel, Minggu (28/4). Alhasil, yang mengamankan pleno hanya kapolres, kabag Ops, dan perwira lain.

Pembangkangan pun berlanjut hingga Senin (29/4). Saat apel gelar pasukan di Mapolres yang melibatkan instansi lain, seperti TNI dan Satpol PP, para bintara justru datang melakukan orasi.

Sembari berdemonstrasi, mereka mempertanyakan soal honor pengamanan dan ancaman Kapolres memutasi anggotanya. Dalam salah satu video yang viral di media sosial, Kapolres mengakui ancaman tersebut keluar lantaran dirinya dikuasai emosi.

“Tapi tidak ada niat sama sekali untuk melakukan mutasi,” katanya dari atas podium sebelum meninggalkan lapangan upacara karena terus diteriaki anak buahnya.

Anggota polisi juga mendesak agar Kabag Ops Roy Simangungsong yang dinilai paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di Polres dicopot dari jabatannya.

“Contoh di Polres Halbar (Halmahera Barat, Red), PAM dalam Kota Jailolo saja dapat honor total Rp 1,8 juta. Di Polres Halsel dalam Kota Labuha cuma dapat Rp 275 ribu. Bahkan di Kecamatan Pulau Makian hanya Rp 700 ribu, di Obi hanya Rp 800 ribu. Begitu pula di Mandioli hanya Rp 350 ribu. Sementara kami PAM dari 13 April sampai 26 April. Jadi pasti ada pemotongan,” beber salah satu anggota dalam demo tersebut.

Demonstrasi para bintara ini membuat apel gelar pasukan batal dilakukan. Anggota polisi melanjutkan aksinya dengan membakar ban bekas. Mereka kemudian menyerbu masuk mapolres dan menyegel ruangan Kabag Ops.

Wakapolda Malut Kombes Lukas Akbar A yang mendapat informasi demonstrasi langsung bertolak ke Halsel. Dia didampingi Direktur Ditreskrimsus, Karo Ops, dan Kabid Propam. Tim tersebut langsung melakukan pertemuan dengan pimpinan dan seluruh anggota polres.

Lukas mengungkapkan, anggaran pengamanan untuk Halsel adalah yang baling besar dibandingkan kabupaten/ kota lain. “Saya tidak tahu DIPA-nya soal angka pasti. Yang pasti untuk Polres Halsel paling besar karena jumlah TPS-nya terbanyak dalam pemilu 2019,” ungkapnya. Halsel memang menjadi wilayah terbesar di Maluku Utara dengan total 30 kecamatan, 249 desa, dan 730 TPS.

Lukas Akbar A menuturkan, saat ini aksi protes tersebut sudah viral di media sosial dan telah sampai ke Mabes Polri. Karena itu akan terus diproses hingga tuntas. “Oknum pejabat Polres Halsel yang diadukan anggota itu akan ditindak tegas dan diproses dan langsung dimutasikan dari Polres Halsel,” tegasnya.

Dia pun meminta seluruh anggota menahan diri untuk dicarikan solusi terbaik. Sebab aksi mereka sudah terkait dengan nama baik kepolisian. Setelah pertemuan terbuka itu bakal dilanjutkan dengan pertemuan tertutup untuk mencari jalan keluar persoalan tersebut.

Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen Suroto yang diwawancarai di Ternate mengaku kaget dengan adanya peristiwa tersebut. Jenderal bintang satu itu membenarkan permasalahan yang terjadi di Polres Halsel berkaitan dengan anggaran pengamanan tahapan pemilu. “Menurut saya itu miskomunikasi saja,” kata dia.

Dia menjelaskan, tak ada sunat anggaran pengamanan seperti yang dicurigai para anggota. Diduga anggaran yang tersedia tidak mencukupi, karena adanya kesalahan perhitungan masa tahapan pemilu.

“Anggota PAM itu kan ada batas waktunya, misalnya (tahap) pemungutan-penghitungan tiga hari, pleno lima hari. Namun kenyataannya anggota sudah harus melakukan pengawalan kotak suara sejak tanggal 14 (April). Lalu tahapan juga molor, mulai dari TPS sampai PPK. Bahkan sampai sekarang kan rekan-rekan lihat sendiri masih ada PPK yang plenonya belum selesai,” ungkapnya.

Kapolda merinci, tiap anggota yang bertugas pengamanan mendapat honor sebesar Rp 171 ribu per hari. Rinciannya, uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, dan bekal kesehatan Rp 9 ribu. “Nah, dalam pelaksanaannya, tahapan pemilu molor di luar prediksi. Bahkan jadwal yang ditetapkan KPU pun bergeser. Ini bukan kemauan kami tapi memang situasi yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

“Padahal, anggota itu berangkat sekaligus mengawal kotak suara itu sejak 14 April. Jadi anggota yang pengamanan TPS itu sekaligus mengawal kotak suara mulai dari kabupaten, kecamatan sampai pada desa dan TPS. Kemudian anggota pengamanan saat pemungutan suara sampai penghitungan di TPS. Kemudian tugas anggota juga mengawal sampai ke PPK sampai ke pleno,” urai Kapolda.

Molornya tahapan pemilu membuat waktu pengamanan anggota polisi bertambah. Di sisi lain, honor mereka tak bertambah. “Otomatis ada selisih yang diterima dengan waktu pelaksanaan tugas,” sambung Kapolda.

Kapolda juga mengakui adanya persoalan perbedaan besaran uang pengamanan yang diterima. Sebagai contoh, sejumlah personel Polda Malut yang di-BKO-kan ke kabupaten mendapat tambahan honor akomodasi per orang Rp 100 ribu di luar honor Rp 171 ribu. Hal ini diduga membuat anggota yang berasal dari kabupaten merasa diperlakukan tidak adil. “Nah itu lah, mungkin mereka saling cerita di lapangan. Kemudian mungkin ini yang belum dijelaskan oleh pihak Polres (kepada anggotanya),” terangnya.

Suroto menjamin persoalan tersebut tak berdampak pada pengamanan pleno. Menurut dia, pengamanan tetap berjalan seperti biasa. Dia juga berjanji akan mencarikan solusi untuk persoalan bintara di Halsel. “Intinya tidak ada potongan hak anggota. Hanya saja anggaran dari negara memang segitu. Yang penting anggota tetap melaksanakan tugas, setelah itu kita carikan solusinya bagaimana, tetap diberikan haknya,” ungkapnya menjamin.

Tempat terpisah, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, sejumlah pejabat polres Halmahera Selatan akan diperiksa terkait kasus itu. Bahkan kapolres juga akan ikut diperiksa. “Nanti ada pemeriksaan dari Kapolres, Wakapolres, Kabag pos dan semuanya ada dilakukan pemeriksaan,” ujar Asep di Jakarta, Senin (29/4).

Asep menuturkan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Porli akan mencari tahu apa penyebab aksi ini terjadi. Sejauh ini, sesuai dengan pernyataan Polda Maluku Utara, hal itu terjadi karena kesalahpahaman soal pembayaran honor pengamanan Pemilu 2019.

“Yang intinya adalah melakukan konfirmasi tentang kejadian apakah benar demikian atau ada beberapa yang tidak terkomunikasi dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Asep mengatakan, mengenai honor personel memang sudah ada ketentuannya. Namun, karena situasi bisa sangat dinamis maka memungkinkan terjadinya perubahan di luar prediksi. “Soal pemotongan honor itu masih selidiki,” tambahnya. Namun, Asep tak menjabarkan detail terkait jumlah honor untuk masing-masing personel yang bertugas.

Di sisi lain, mantan Kapolres Bekasi Kabupaten itu memastikan, adanya teriakan personel akan dimutasi jika mempersoalkan honor juga akan didalami Bidang Propam. “Seorang kepala satuan wilayah itu tidak serta merta dapat bicara demikian karena punya hak yang terbatas dalam memutasi personelnya,” kata Asep.

Propam juga turut mendalami pembuat konten video yang viral ini. Termasuk pihak yang menyebarkannya ke media sosial juga turut dicari.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Sabik Aji Taufan, jpg



Close Ads