alexametrics
Korupsi e-KTP

KPK Tuntut Markus Nari 9 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

28 Oktober 2019, 16:09:10 WIB

JawaPos.com – Politikus Partai Golkar Maskus Nari dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Markus diyakini bersalah memperkaya diri sendiri dengan menerima uang sebesar USD 900.000 dari proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa KPK Andhi Kurniawan, saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/10).

Selain menuntut sembilan tahun penjara, Jaksa KPK pun meminta majelis hakim dapat mencabut hak politik Markus Nari selama lima tahun. Hal ini setelah Markus usai menjalani pidana pokok.

“Menuntut juga Markus Nari membayar uang pengganti sebesar USD 900 ribu,” ucap Jaksa Andhi.

Jaksa menilai, perbuatan Markus selaku anggota Badan Anggaran DPR turut serta membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Kemudian, Markus Nari menemui pejabat Kemendagri yakni Irman selaku Dirjen Dukcapil. Saat itu dia meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.

Dalam tuntutan jaksa, Irman memanggil Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen saat itu untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugiharto meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diserahkan USD 400.00 ribu.

Markus juga menerima uang sebesar USD 1 juta bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi saat berada di ruang kerja Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Penerimaan itu saat anggaran proyek e-KTP masih dibahas di DPR.

“Dalam putusan atas nama terdakwa Setya Novanto pada halaman 100.613, dalam keterangan tersebut yang menerima yaitu Melchias Mekeng sebesar USD 500 ribu, dalam hal tersebut maka USD 1 juta, yang diterima Mekeng sebesar USD 500 ribu, sehingga jumlah uang fee yang diterima terdakwa USD 500 ribu. Dengan demikian total uang fee yang diterima oleh terdakwa adalah 900 ribu dollar Amerika Serikat,” urai Jaksa.

Selain itu, Markus juga diyakini bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus disebut sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus.

Jaksa meyakini, Markus bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads