JawaPos Radar

Soal OTT KPK, MA Bakal Periksa Ketua Pengadilan Tinggi Medan

28/08/2018, 20:41 WIB | Editor: Estu Suryowati
Soal OTT KPK, MA Bakal Periksa Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan) menyatakan pihaknya mengamankan 8 orang dari OTT di PN Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (28/8). (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan akan memerika Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan mengenai adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pemeriksaan itu akan dilakukan oleh Direktur Jenderal MA.

"Iya pasti nanti Direktur Jenderal akan panggil (Ketua PT Medan) untuk diperiksa," kata Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Abdullah menjelaskan, MA akan menanyakan perihal pembinaan dari Pengadilan Tinggi Medan terhadap jajaran di bawahnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Maklumat MA Nomor 1, atasan wajib melakukan pembinaan.

"Kalau tidak memberikan pembinaan bisa kena dia. Tapi kalau sudah diberi pembinaan tetap saja seperti itu, itu balik ke pribadi (yang tertangkap KPK)," ucapnya.

Kendati demikian, Abdullah meyakini, adanya OTT di PN Medan merupakan bagian dari kerjasama antara MA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya yakin semua yang terungkap di pengadilan merupakan kerjasama antata MA dan KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan pihaknya mengamankan 8 orang dari OTT di PN Medan, Sumatera Utara. "Dari 8 orang tersebut, ada yang menjabat sebagai hakim, panitera dan pihak lain. Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan," ujar Basaria, Selasa (28/8).

Hakim yang diamankan KPK adalah Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Selain itu, ada dua hakim lainnya yang juga diamankan yaitu Sontan Merauke dan Merry Purba.

Selain empat orang itu, terdapat satu orang panitera pengganti yang juga ikut diamankan serta tiga orang lainnya. Kemudian, KPK juga mengamankan uang dalam pecahan dolar Singapura dari OTT di PN Medan.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum mereka yang ditangkap. Nantinya KPK akan mengumumkan secara resmi penanganan perkara itu termasuk penetapan tersangka.

(rdw/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up