alexametrics

Penangkapan Hakim PN Medan jadi OTT ke-20 di Tahun Ini

28 Agustus 2018, 22:00:42 WIB

JawaPos.com – Tim Satgas dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan operasi tangkat tangan (OTT) dan mengamankan delapan pihak termasuk hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Selasa (28/8). OTT itu pun tercatat menjadi yang ke-20 yang dilakukan lembaga antirasuah itu.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan sekitar 8 orang di antaranya Ketua PN Medan berinisial MN, dan Wakil Ketua PN Medan berinisial WPW. Selain itu, ada dua hakim lainnya yang turut diamankan, yaitu SMS dan MP.

Dari informasi yang dihimpun, WPW merupakan hakim yang mengadili Meiliana dalam kasus dugaan penistaan agama. WPW memvonis Meliana 18 bulan kurungan penjara karena mengeluhkan suara azan di masjid Al-Makhsum, di Jalan Karya Lingkungan I, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Tak hanya kasus Meiliana, WPW juga sempat memimpin jalannya persidangan terhadap pengusaha ternama di Kota Medan, Tamin Sukardi.

Dalam vonisnya, Tamin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair.

Kini, WPW tersandung kasus dugaan suap. Ia ditangkap bersama 7 pihak lain.

Namun, hingga kini KPK belum memberikan kejelasan status kedelapan orang yang diamankan itu. Lembaga yang diketuai Agus Rahardjo itu tengah melakukan pemeriksaan intensif di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Uang dalam bentuk dollar Singapura juga telah diamankan,” tukas Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (28/8).

Operasi senyap ini bukanlah yang pertama di 2018. Setidaknya sudah ada 19 kasus lain yang dilakukan tim lapangan KPK sejak awal januari 2018 hingga 28 Agustus 2018. Berikut ini daftar OTT KPK:

1. (4/1), KPK menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dalam kasus menerima Komitmen fee itu terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP RSUD Damanhuri, Barabai.

2. (3/2), KPK menciduk Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam menerima suap untuk menerbitkan izin operasional rumah sakit dan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. (11/2), KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae dalam menerima suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, untuk memenangi proyek jalan di Kabupaten Ngada.

4. (13/2), KPK menciduk Bupati Subang Imas Aryumningsih diduga menerima suap Rp 4,5 miliar dari pengusaha bernama Miftahudin. Suap ini diberikan untuk pengurusan izin pembangunan pabrik.

5. (14/2), Bupati Lampung Tengah Mustafa. Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar.

6. (27/2), Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemkot Kendari yang diajukan PT Sarana Bangun Nusantara.

7. (12/3) Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri. Dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili.

8. (10/4) Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bandung Barat.

9. (4/5) Anggota DPR Amin Santono dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018.

10. (15/5) Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan secara bersama-sama terkait pengadaan insfrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018.

11. (23/5) Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Kabupaten Buton Selatan.

12. (4/6) Bupati Purbalingga Tasdi dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga secara bersama-sama terkait penggadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga.

13. (6/6) Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar. Dalam kasus dugaan sual terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi jatah Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati.

14. (6/6) Bupati Tulungagung Syahri dalam kasus fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri adalah Rp 2,5 miliar.

15. (3/7) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

16. (13/7) Anggota DPR Eni Maulani Saragih dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1

17. (17/7) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dalam kasus dugaan suap proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

18. (21/7) Kalapas Sukamiskin Wahyu Husein dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin.

19. (27/7) Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dalam adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Lampung Selatan secara bersama-sama terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR di Pemkab Lampung.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
Penangkapan Hakim PN Medan jadi OTT ke-20 di Tahun Ini