Novanto Benarkan Ada Aliran 'Duit Haram' Proyek PLTU Riau-1 ke Golkar

28/08/2018, 21:45 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto membenarkan adanya aliran uang haram proyek PLTU Riau-1 ke partainya. (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Rampung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto memilih diam dan enggan berkomentar. Mantan ketua umum Golkar memang diperiksa terkait dengan dugaan kasus suap perimbangan daerah 2018. 

Diketahui, Mantan Ketua DPR RI ini membenarkan adanya jatah yang diterima partai Golkar terkait proyek PLTU Riau-1. Namun dia membantah uang itu diterima saat dirinya menjabat sebagai Ketum Golkar.

"Iya (jatah partai golkar) tapi bukan pas zaman saya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).

Selain itu, politikus yang pernah meraih penghargaan Pria tertampan se-Surabaya ini membantah mengetahui perihal asal muasal proyek PLTU Riau-1 yang melibatkan mantan sekjennya Idrus Marham. "Wah enggak tau saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Setya Novanto juga membantah pemeriksaan yang dijalani putranya Rheza Herwindo itu terkait dengan dugaan kasus ini.

"Oh enggak ada itu, dia (Rheza) cuma belajar manajemen aja," tuturnya

Sebelumnya, Rheza Herwindo juga ikut diperiksa oleh penyidik KPK, namun setelah usai menjalani pemeriksaan, ia memilih diam seribu bahasa dan bungkam saat dicecar terkait pemeriksaan yang dijalaninya.

Sekitar pukul 20:26 WIB, Rheza meninggalkan gedung lembaga antirasuah dengan didampingi salah seorang rekannya. Saat itu menggenakan kemeja bewarna putih, celana hitam dan tampak membawa kertas bewarna coklat muda.

Sebelummya, dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau-1, KPK menetapkan tersangka terhadap Mensos Idrus Marham. 

Idrus terbukti menerima uang terkait penerimaan janji dan hadiah dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. 

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Kotjo sebanyak Rp 4 Miliar pada bulan November-Desember 2017 dan bulan Januari-Juni sebanyak Rp 2,25 Miliar. 

IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Kotjo bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Sebagai informasi, sebelum Idrus KPK juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi