JawaPos Radar

Eni Mengaku Tak Ingin Menyeret Nama Orang Lain dalam Kasusnya

28/08/2018, 20:34 WIB | Editor: Estu Suryowati
Eni Mengaku Tak Ingin Menyeret Nama Orang Lain dalam Kasusnya
Tersangka korupsi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dengan rompi tahanan KPK menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam. (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (28/8). Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Johannes B Kotjo terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Usai periksa, Eni menyampaikan kepada wartawan bahwa dia sudah memberikan seluruh informasi kepada penyidik dalam kapasitasnya sebagai petugas partai.

"Saya sampaikan semua kepada penyidik bahwa saya hanyalah petugas partai. Menjalankan tugas partai untuk mengawal dari proyek PLTU Riau-1," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta.

Dia juga mengklaim sudah menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya terkait adanya aliran dana ke Munaslub Golkar sebesar Rp 2 miliar. Namun, dia enggan membeberkan lebih jauh terkait hal tersebut.

"Saya hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya. Saya tidak ingin menarik orang lain. Bahwa apa yang saya sampaikan sejelas-jelasnya pada penyidik. Dan, tentu itu berdasarkan fakta yang sudah ada," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, Eni disebut menerima commitment fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up