alexametrics
Pilpres 2019

MK Tolak Gugatan Uji Materi soal Cawapres, JK: Saya Ingin Istirahat

28 Juni 2018, 17:31:39 WIB

JawaPos.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Ia mengaku tak ingin berkontestasi lagi di Pilpres 2019.

“Sejak dulu saya selalu bilang ingin istirahat, bukan saya menggugat,” kata pria yang akrab disapa JK itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/6).

JK memahami MK menolak gugatan tersebut lantaran kedudukan pemohon (legal standing) yang tidak jelas. Sementara itu, ketika ditanya mengenai wacana pasangan JK-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dia enggan berkomentar panjang lebar.

MK Tolak Gugatan Uji Materi soal Cawapres, JK: Saya Ingin Istirahat
Ilustrasi gedung MK. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mengenai aturan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu, Jakarta, Kamis (28/6). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

“(Kalau jadi capres) Saya, pertama butuh 20 persen. Saya nggak punya partai. (Jadi) cukuplah yang muda-muda,” kata JK.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. MK menilai beleid tersebut sudah tepat, yakni calon presiden dan wakil presiden yang telah mencalonkan dua kali tidak bisa lagi mencalonkan diri.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Permohonan uji materi ini dilayangkan oleh salah seorang penggemar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Muhammad Hafidz dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), serta Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (PERAK). Para pemohon menginginkan Jusuf Kalla dapat mencalonkan kembali pada Pilpres 2019.

Dalam pertimbangannya, hakim MK menyebut para pemohon uji materi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, sehingga pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

“Pihak yang mungkin menerima kerugian konstitusional adalah partai politik yang memenuhi persyaratan,” tutur hakim anggota I Dewa Gede Palguna.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/rdw/JPC)

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads
MK Tolak Gugatan Uji Materi soal Cawapres, JK: Saya Ingin Istirahat