alexametrics

MK Tolak Gugatan soal Jusuf Kalla Maju di Pilpres 2019

Terkendala Kedudukan Hukum Pemohon
28 Juni 2018, 14:57:34 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. MK menilai beleid tersebut sudah tepat, yakni calon presiden dan wakil presiden yang telah mencalonkan dua kali tidak bisa lagi mencalonkan diri.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Permohonan uji materi ini dilayangkan oleh salah seorang penggemar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Muhammad Hafidz dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), serta Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (PERAK). Para pemohon menginginkan Jusuf Kalla dapat mencalonkan kembali pada Pilpres 2019.

Dalam pertimbangannya, hakim MK menyebut para pemohon uji materi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon. Sehingga pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

“Pihak yang mungkin menerima kerugian konstitusional adalah partai politik yang memenuhi persyaratan,” tutur hakim anggota I Dewa Gede Palguna.

Sebelumnya, aturan terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu dianggap menghambat pencalonan Jusuf Kalla. Sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan JK kembali maju di Pilpres 2019 pun melayangkan gugatan ke MK.

Sebagaimana diketahui, JK pernah menjadi wapres untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009 sebelum mendampingi Jokowi di periode 2014-2019. Pemohon menilai aturan tersebut harus dirinci lebih jauh apakah masa jabatan dua kali itu dilakukan berturut-turut atau tidak.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (rdw/JPC)

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads
MK Tolak Gugatan soal Jusuf Kalla Maju di Pilpres 2019