JawaPos Radar

Sidang Kasus Dugaan Korupsi SKL BLBI

Kasus Korupsi BLBI, Jaksa Tegaskan Pengadilan Tipikor Berhak Mengadili

28/05/2018, 13:16 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya dibacakan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai terdakwa kasus korupsi BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Jaksa KPK menganggap dakwaan yang dibuatnya terhadap SAT telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga telah mencantumkan semua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

"Sehingga materi keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa yang tidak relevan tidak perlu kami tanggapi," kata jaksa Haerudin saat membacakan tanggapan eksepsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (28/5).

Oleh karena itu, jaksa meyakini Pengadilan Tipikor Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili mantan Kepala BPPN tersebut. Lantaran, dalam surat dakwaan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, fakta perbuatan, serta tidak ada satu unsur pasal yang tertinggal.

"Surat dakwaan penuntut umum nomor: 40/TUT.01.04/24/05/2018 telah pula mencantumkan tanggal yaitu pada 02 Mei 2018 dan telah ditandatangani oleh penuntut umum yang ditunjuk," ujarnya.

Sebelumnya, SAT bersama tim kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan KPK lantaran diduga telah melakukan korupsi pada kasus SKL BLBI hingga Rp 4,58 triliun.

Saat membacakan eksepsi, SAT menyatakan lepas tanggung jawab soal persetujuan terkait pelunasan hutang BLBI melalui pelunasan di luar pengadilan dengan cara menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition and Agreement (MSAA).

MSAA merupakan penandatanganan dokumen Release and Discharge antara Badan Penyehatan Perbankan Negara(BPPN), Menteri Keuangan RI, dan Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI yang terjadi pada 25 Mei 1999 lalu.

Dalam hal ini, tim kuasa hukum Syafruddin menyebut bahwa kliennya saat itu belum menjabat sebagai Kepala BPPN, sehingga penandatanganan MSAA berlangsung bukan atas campurtangan Syafruddin.

"Terdakwa baru menjabat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002, sehingga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN, MSAA sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali," ujar tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up