alexametrics

KPK Minta 3 Kementerian Ini Evaluasi Izin Perusahaan Sawit di Kalteng

27 Oktober 2018, 23:00:01 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengevaluasi izin perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng). Utamanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Danau Sembuluh, Seruyan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sebab pihaknya menduga, sejumlah perusahaan menyimpan masalah perizinan.

Salah satunya dalam kasus suap pembuangan limbah kelapa sawit ke danau Sembuluh, yang diduga dilakukan oleh PT BAP. Kasus ini belakangan membelit empat orang anggota DPRD Provinsi Kalteng.

KPK Minta 3 Kementerian Ini Evaluasi Izin Perusahaan Sawit di Kalteng
Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

“Kami ingin menyampaikan juga kementerian yang relevan khusus KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk segera mengevaluasi semua perkebunan sekitar situ. Karena menurut informasi sementara kami dapat, walaupun beroperasi sejak tahun 2006 kalau nggak salah PT BAP sejak lama sampai hari ini kelengkapan perizinan belum selesai,” ucapnya saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10).

Lebih lanjut, dia mengatakan, KPK sejak dulu sudah memfokuskan pencegahan dan penindakan terkait perkebunan, hutan maupun tambang. Atas dasar itu, KPK ingin keberadaan perusahaan di kawasan Danau Sembuluh bisa dievaluasi.

“Kami berharap proses perizinan dilakukan dengan bagus. Tapi perlu juga diingat bahwa dulu kawasan tertentu yang mengeluarkan izin adalah bupati. Tapi harus lihat PT BAP sudah beroperasi sejak tahun berapa berdiri. Jadi, akan tahu siapa yang mengeluarkan izin tersebut,” imbuhnya.

Kemudian, Syarif juga menjelaskan kondisi Danau Sembuluh dahulu begitu bagus. Bahkan sempat dijadikan tempat olahraga air oleh masyarakat setempat. Namun, kini lokasi itu kini rusak akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab.

“Dahulu masyarakat mengantung hidup pada Danau Sembuluh. Namun sekarang rusak akibat beroperasi sejumlah perkebunan sekitar situ dan limbah banyak dimasukkan ke sungai,” tuturnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada sebagai pihak diduga penerima suap.

Sedangkan, tiga orang diduga pihak pemberi suap yaitu Dirut PT BAP atau Wadirut PT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng Bagian Utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

Suap berjumlah Rp 240 juta diduga diberikan oleh PT BAP agar DPRD Provinsi Kalteng tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan. Selain uang suap itu, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo Cs itu tengah mendalami dugaan pemberian lainnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (ipp/JPC)



Close Ads
KPK Minta 3 Kementerian Ini Evaluasi Izin Perusahaan Sawit di Kalteng