JawaPos Radar

Polri Diminta Larang Kegiatan #2019GantiPresiden dan Pendukung Jokowi

27/08/2018, 15:05 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Polri Diminta Larang Kegiatan #2019GantiPresiden dan Pendukung Jokowi
Neno Warisman dan sejumlah pihak penyelenggara deklarasi saat melalukan pertemuan dengan pihak Polrestabes Makassar, di Jalan Jendral Sudirman, Sabtu (11/8). Neno kembali mendapat hadangan ketika hendak menggelar acara di Riau. (Syahrul Ramadhan/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta tegas dan profesional menyikapi bentrok massa #2019GantiPresiden dengan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di wilayah Surabaya dan Pekanbaru. Segala potensi ancaman keamanan yang bisa memicu konflik horizontal di akar rumput harus segera di atasi.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyarankan Polri menjadi mediator antara tokoh massa ganti presiden dan massa pendukung Jokowi, mengingat eskalasi konflik antar keduanya kian tinggi.

"Jika kondisinya kian panas dan bisa menimbulkan kerawanan sosial, Polri jangan segan-segan untuk melarang kedua belah pihak melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia hingga masa kampanye tiba," tegas dia melalui pesan singkat, Senin (27/8).

IPW menilai, apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial. Masyarakat yang tidak ikut-ikutan dengan aksi kedua kelompok menjadi sangat khawatir dengan ancaman keamanan di wilayahnya.

Krena memunculkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, atas nama ketertiban umum dan kepentingan publik, Polri menurutnya bisa bertindak tegas untuk menghentikan semua kegiatan kedua kelompok itu.

Dia lantas berharap massa ganti presiden maupun massa pendukung Jokowi hendaknya menyadari akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman publik yang didambakan semua pihak.

Lebih lanjut IPW berharap KPU sebagai lembaga yang menangani pemilu juga melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba. Demi kepentingan umum, KPU bisa mengacu ke Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye di luar jadwal.

Sebab dari kegiatan kedua kelompok itu kata Neta, terlihat ada yang menjelek-jelekkan capres tertentu dan ada yang menyanjung nyanjung capres tertentu. "Aroma mencuri star kampanye sangat tajam dari kedua kelompok, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan benturan sosial," pungkas Neta.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up