Idrus Marham Belum Ditahan, Begini Penjelasan KPK

27/08/2018, 21:45 WIB | Editor: Estu Suryowati
Menteri Sosial Idrus Marham usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu (15/8) malam. KPK belum tahu kapan bakal kembali memeriksa Idris pasca penetapan status tersangka. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menahan Idrus Marham yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Alasannya, KPK masih memeriksa sejumlah saksi untuk mantan Menteri Sosial tersebut.

"Sekarang belum ada penahanan untuk tersangka IM (Idrus Marham) tersebut, karena kami masih perlu memeriksa saksi-saksi, baik dari pihak swasta ataupun pihak keluarga tersangka yang lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Menurut Febri, setelah penyidik KPK selesai memeriksa sejumlah saksi, barulah Idrus Marham diperiksa sebagai tersangka untuk menguatkan barang bukti. "Kemudian kami jadwalkan pemeriksaan tersangka jika memang sudah memenuhi ketentuan di Pasal 21 KUHAP. Ada syarat objektif dan syarat subjektif yang bersangkutan sudah terpenuhi (agar bisa diperiksa)," jelas Febri.

Sebelumnya, Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial pada Jumat (24/8). Idrus mengakui bahwa KPK telah memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menetapkan statusnya sebagai tersangka dari kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Selain Idrus, lembaga antirasuah terlebih dahulu menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

KPK meduga, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni menerima suap. Adapun, Idrus dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johannes.

Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018. Dari uang Rp 4 miliar itu, disebut-sebut sebesar Rp 2 miliar mengalir ke Partai Golkar untuk pembiayaan Musyawarah Luar Biasa pada 19-20 Desember 2017.

Eni sendiri diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Uang itu ia terima dari Johannes Kotjo.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi