alexametrics
Diam-diam Gelar Perdamaian

Kemenpolhukam Dinilai Merampas Keadilan Korban Kasus Talangsari

27 Februari 2019, 11:39:11 WIB

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempermasalahkan kegiatan deklarasi damai yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hal ini berkaitan dengan korban kasus pelanggaran berat HAM, yakni peristiwa Talangsari 1989.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Amnesty International Indonesia mengatakan, pada 20 Februari 2019, secara diam-diam Tim Terpadu Kemenko Polhukam mengadakan pertemuan antara pemerintah daerah, Ketua DPRD Lampung Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lampung Timur, tokoh masyarakat, dan warga.

Menurut Usman, dalam pertemuan itu digelar deklarasi damai untuk peristiwa Talangsari tanpa melibatkan korban maupun keluarga korban.

“Kemenko Polhukam dan pihak-pihak yang terlibat telah melanggar hak atas keadilan hukum dari para korban peristiwa Talangsari. Deklarasi tersebut cacat hukum dan moral, karena mengatasnamakan korban, namun tidak melibatkan korban sama sekali,” ujar Usman dalam siaran pers, Rabu (27/2).

Salah satu poin perjanjian yang ditandatangani dalam deklarasi tersebut adalah para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap kembali oleh pihak-pihak mana pun.

Menurut Usman, kegiatan ini tidak hanya merampas hak korban atas keadilan, tetapi perjanjian tersebut juga menutup akses bagi pihak-pihak lain yang ingin membantu korban untuk mencari keadilan dalam peristiwa Talangsari.

Hal tersebut dinilainya mendelegitimasi Dewan Perwakilan Rakyat yang dimandatkan untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

Selain itu, lanjut Usman, mendeligitimasi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen guna menyelidiki kasus tersebut. Namun, kata dia saat ini langkah penyidikan berada ditangan Kejaksaan Agung.

Dia menambahkan, untuk mengetahui akan adanya atau tidak pelibatan keluarga korban, Amnesty International Indonesia telah menghubungi perwakilan Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (P2KTL).

Para korban menegaskan mereka tidak dilibatkan atau dimintai masukan dan pandangan atas langkah pemerintah tersebut.

Amnesty menduga, langkah ini adalah solusi pragmatis dari pemerintah dan sebagian kalangan politisi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial dan non-yudisial.

Dugaan lainnya yakni untuk membersihkan nama pemerintahan menjelang pemilihan presiden. “Langkah ini justru semakin menjatuhkan kredibilitas hukum dan HAM pemerintah sendiri dan menyakiti nurani korban yang tanpa putus asa terus mencari keadilan,” pungkas Usman.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang


Close Ads
Kemenpolhukam Dinilai Merampas Keadilan Korban Kasus Talangsari