alexametrics

‘Kado Natal’ untuk Para Koruptor

67 Napi Dapat Remisi
26 Desember 2018, 10:05:31 WIB

JawaPos.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pengurangan masa tahanan atau remisi Natal bagi para narapidana yang beragama Kristiani. Sebanyak 11.232 napi mendapatkan remisi. Tak terkecuali para napi yang terbelit kasus korupsi.

Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto menyebut, di Natal 2018 ini pihaknya memberikan remisi terhadap 67 orang narapidana kasus korupsi.

“67 orang seluruhnya terdiri atas 5 orang sesuai aturan PP 28 dan 62 orang sesuai aturan PP 99,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (26/12).

Ade mengatakan, remisi diberikan kisaran waktu sekitar sebulan hingga dua bulan. Namun, dia enggan merinci nama-nama yang mendapat remisi.

Remisi dengan syarat tambahan diatur dalam PP 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Salah satu ketentuannya yakni napi korupsi, narkotika-psikotoprika, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat, hingga kejahatan transnasional perlu syarat tambahan untuk mendapat remisi‎.

Selain terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, napi kasus korupsi bisa menerima remisi bila bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau sebagai justice collaborator. Selain itu, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dalam data yang didapat, ada satu napi korupsi yang mendapat remisi yaitu mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang mendapat remisi satu bulan.

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Tonny Budiono dengan pidana penjara selama 5 tahun pidana penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda uang sebesar Rp 300 juta subsider kurungan tiga bulan.

Majelis hakim menilai, Tonny terbukti menerima uang suap senilai Rp 2,3 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/ipp/JPC)

'Kado Natal' untuk Para Koruptor