alexametrics

Bupati Cirebon, Kepala Daerah ke-100 yang Jadi ‘Pasien’ KPK

Simpan Rp 6,4 Miliar di Rekening Khusus
26 Oktober 2018, 09:58:25 WIB

JawaPos.com – Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menjadi kepala daerah ke-100 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan itu seiring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (24/10). Sunjaya diduga menerima suap dan gratifikasi dalam mutasi-rotasi pejabat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cirebon Gatot Rachmanto. Gatot diduga memberikan setoran Rp 100 juta untuk biaya promosi jabatan. Sebelumnya, Gatot menjabat sekretaris bidang di dinas PUPR. Uang itu diserahkan melalui ajudan bupati.

Selain uang Rp 100 juta, Sunjaya diduga menerima setoran Rp 125 juta berkaitan dengan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon. Duit-duit itu kemarin diamankan KPK saat OTT.

Bupati Cirebon, Kepala Daerah ke-100 yang Jadi ‘Pasien’ KPK
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memperlihatkan barang bukti dari OTT atas tersangka Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

“Hari ini (kemarin, Red) sekretaris SUN (Sunjaya, Red) mendatangi gedung KPK dan menyerahkan uang Rp 296.965.000,” kata Alexander di gedung KPK kemarin (25/10). Dengan demikian, total uang tunai yang diamankan dalam kasus tersebut sebesar Rp 385,965 juta. Fulus sebesar itu terdiri atas pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

KPK juga mengamankan bukti berupa slip transaksi perbankan senilai Rp 6,425 miliar. Uang yang diduga gratifikasi itu disimpan di rekening yang diatasnamakan orang lain. Rekening tersebut diduga menjadi tempat penampungan uang setoran untuk Sunjaya.

Alexander mengatakan, pihaknya menjerat Sunjaya dengan dua tindak pidana sekaligus. Yakni, suap dan gratifikasi. Dia juga menegaskan, tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang bakal terjerat sebagai pemberi suap dan gratifikasi kepada bupati.

“Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik,” ujarnya. Modus lain adalah mengumpulkan setoran dari fee-fee proyek dan perizinan di lingkungan Pemkab Cirebon. “Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat, hingga eselon III,” imbuh Alex.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah menyiapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Cirebon Rachmat Sutrisno sebagai pengganti Sunjaya. Dia tidak memilih wakil bupati lantaran orang nomor dua di Kabupaten Cirebon itu sudah ditetapkan sebagai caleg DPR.

Tjahjo mengaku sempat curiga lantaran Sunjaya berkali-kali menghubungi dirinya. “Lima hari terakhir ini Pak Bupati itu telepon saya terus,” ucap dia. Melalui sambungan telepon tersebut, Sunjaya meminta izin untuk mengganti pejabat SKPD di wilayah yang dia pimpin. “Ya, ikuti saja aturannya,” kata Tjahjo menirukan jawaban untuk Sunjaya. Namun, arahan tersebut tidak diikuti Sunjaya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/syn/c6/oni)



Close Ads
Bupati Cirebon, Kepala Daerah ke-100 yang Jadi 'Pasien' KPK