alexametrics

Pak Presiden Yang Kami Hormati, Berbuatlah Sesuatu…

26 September 2021, 11:03:38 WIB

JawaPos.com – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyampaikan, kondisi lembaga antirasuah di bawah kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri adalah masa paling kelam. Hal ini merespons menjelang dipecatnya 57 pegawai KPK pada 30 September 2021.

Febri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak tinggal diam melihat pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Menurut Febri, langkah Jokowi dalam merespon kondisi KPK akan dikenang oleh masyarakat Indonesia.

“Pak Presiden yang kami hormati, kondisi KPK berada pada situasi paling kelam. Berbuatlah sesuatu. Niscaya ini akan jadi cerita untuk generasi nanti bahwa pernah ada sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang Presiden,” kata Febri dalam keterangannya, Minggu (26/9).

Febri sendiri telah didapuk sebagai juru bicara Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan kantor ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (24/9). Dalam orasinya, Febri menggaungkan semangat kepada 57 pegawai yang berjuang dari tindakan kesewenang-wenangan. Dengan suara lantang, Febri menyesalkan rekan-rekan seperjuangannya di KPK disingkirkan dengan alasan tidak memenuhi syarat TWK.

“Para penyidik penyelidik itu disingkirkan dengan alasan TWK,” ucap Febri dengan suara lantangnya.

Koordinator Visi Integritas ini menyebut, Gedung Merah Putih KPK yang dibangun dari uang rakyat, saat ini sedang dalam pembajakan. Padahal, lahirnya gedung merah putih sejak 2012 lalu diharapkan pemberantasan korupsi bisa lebih kuat.

“Tetapi sekarang kita tahu gedung itu dibajak untuk kepentingan yang berseberangan dengan pemberantasan korupsi,” sesal Febri.

Menurut Febri, masalah 57 pegawai KPK yang diberhentikan tinggal menghitung hari, tepat pada 30 September 2021 itu bukan hanya masalah para pegawai, tetapi juga masalah bagi rakyat Indonesia. Dia memandang, permasalahan itu adalah bentuk pengkhianatan bagi komitmen pemberantasan korupsi.

“Yang terjadi sekarang adalah pengkhianatan terhadap semangat yang dibangun bertahun-tahun oleh masyarakat,” cetus Febri.

Seharusnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Terlebih, lembaga antirasuah setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK masuk ke dalam rumpun eksekutif, dengan Presiden adalah pucuk pimpinan tertinggi.

“Presiden punya kewenang untuk mengangkat PNS. Bahkan, seharusnya presiden tidak diam,” harap Febri.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads